.webp)
DPRD Surabaya menyentil Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji yang hobi ngonten. Belakangan, konten sidak Armuji diprotes warga karena tak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dewan meminta Armuji tidak sembarangan mempublikasikan konten.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony mengatakan, dia sudah pernah membahas soal pejabat publik Surabaya yang berperan sebagai kreator konten.
"Saya sudah pernah sampaikan tentang masalah konten itu di dalam rapat tentang masalah pembuat konten oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya," kata AH Thony kepada detikJatim, Kamis (17/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AH Thony mengungkapkan, pembuatan konten Wawali Armuji itu harusnya tidak bersifat personal. Armuji harus bisa merepresentasikan diri sebagai wakil wali kota Surabaya
"Tugas itu yang mestinya dikedepankan oleh beliau. Hanya saja, ada kesan pembuatan kontennya lebih dominan daripada visi mewakili wali kota," imbuhnya.
Menurutnya, protes warga terhadap konten Armuji adalah hal yang lumrah. Protes itu adalah reaksi spontan.
Di mata AH Thony, lebih baik pejabat publik menegur hal yang tidak beres langsung ke personal. Bukan malah menegur di depan banyak orang atau bahkan dijadikan konten. Hal itu bisa membuat orang malu.
"Tradisi Jawa kalau orang salah dan dikoreksi di depan umum, maka mereka merasa dipermalukan, tapi kalau kemudian dipandang tidak perlu dibuka secara umum saya pikir cukup diingatkan saja," ucap AH Thony.
"Kalau ada yang tidak baik diingatkan dengan cara yang lebih santun, tidak perlu banyak diumbar untuk diketahui orang lain, kecuali kalau berulang kali tetap dilanggar," sambungnya.
Senada dengan AH Thony, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Fathoni mengatakan, Wawali Armuji harusnya bisa memfilter konten yang ditayangkan ke publik.
"Tugas wali kota dan wakil wali kota itu bersifat eksekutorial, maka sebelum dilepas di media sosial, kalau menemukan kejanggalan di lapangan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu (klarifikasi) agar ada hipotesis yang objektif," ungkap Fathoni.
Fathoni menambahkan, wajar ada pro kontra dari masyarakat di tengah era keterbukaan seperti sekarang. Termasuk demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan Balai Kota Surabaya.
"Wajar saja ada pro dan kontra di tengah masyarakat, baik disampaikan melalui media sosial maupun disampaikan di muka umum dalam bentuk demonstrasi. Itu menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pembangunan kota," tukasnya.
(dte/dte)
