.webp)
Gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hari ini, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak kembali turun ke jalan.
Pantauan detikJateng, di Bundaran UGM, Kamis (15/9/2022) siang ini, massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti gabungan mahasiswa dari beberapa kampus di Jogja.
Mereka sudah mulai berkumpul sejak sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya massa akan melakukan long march dari Bundaran UGM menuju Malioboro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini nanti yang berangkat dari sini ada UNY, Amikom, UTY dan UGM," kata korlip aksi UGM, Feri Agung Hermawan, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, aksi ini merupakan bagian dari Aliansi Rakyat Bergerak yang akan melakukan unjuk rasa di Malioboro. Nantinya, mereka yang berangkat dari UGM akan bergabung dengan massa aksi lain di sepanjang jalan menuju Malioboro.
"Nanti di jalan ketemu sama teman-teman massa aksi yang lain sudah ada yang menunggu di jalan," ungkapnya.
Sekitar pukul 13.25 WIB, massa aksi pun mulai bergerak meninggalkan Bundaran UGM menuju Malioboro.
"Kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan akan kesejahteraan masyarakat karena domino effect yang akan muncul. Mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli yang menurun, hingga naiknya barang-barang yang dijual di pasar. Bahkan, dari laman berita yang tersebar, transportasi umum juga mulai terdampak," kata koordinator aksi Aliansi Rakyat Bergerak Kontra Tirano dalam keterangan resmi hari ini.
Pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial guna meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM. Namun, bantuan sosial ini tidak dapat menutupi kebutuhan karena jumlahnya yang terbilang kecil dan tidak menyasar ke seluruh rakyat yang membutuhkan.
"Terlebih, pengalaman dari bantuan sosial pandemi dahulu yang sempat dikorupsi oleh pejabat pemerintah juga menjadi pandangan buruk di masyarakat terhadap kemungkinan bantuan sosial dikorupsi kembali. Dengan demikian, bantuan sosial bukanlah solusi yang konkret dari kenaikan harga BBM, tetapi hanya menjadi ilusi di masyarakat agar mereka tidak menolak kenaikan harga BBM," ujarnya.
Melihat dampak sosio-ekonomi yang diberikan, Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan sikap di bawah ini:
- Menolak Kenaikan Harga BBM;
- Menolak Pasal-pasal RUU KUHP tentang Perlindungan Terhadap Harkat Martabat Presiden, Wakil Presiden, Pejabat lainnya, serta Kekuasaan Umum;
- Menuntut Pemerintah dan DPR untuk melakukan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi secara cepat dengan menggunakan prinsip pembentuk peraturan perundang-undangan;
- Menuntut Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan;
- Menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuka seluas-luasnya akses dan fasilitas transportasi publik.
(sip/rih)
