Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mendata rumah-rumah yang rusak akibat banjir yang terjadi khususnya di Demak. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan perbaikan.
"Kita memang sudah mulai pendataan dalam hal ini akan kita perbaiki jadi ada rusak berat, ringan, sedang, dan ini sedang kita pendataan," kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Selasa (26/3/2024).
Perbaikan rumah itu nantinya akan dikoordinasikan dengan BNPB. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan membantu untuk melakukan pembersihan di lokasi banjir Demak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tentunya mengucapkan syukur karena dalam penanganan ini sudah berjalan dengan baik artinya khususnya tanggul yang jebol sudah tertutup beberapa waktu lalu ini tinggal penyedotan kemarin kalau tidak salah ada 22 pompa yang disediakan. Masyarakat nanti kalau sudah surut akan kembali dan kita akan bantu pembersihan kemudian juga khususnya perbaikan juga," jelasnya.
Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BNPB untuk permasalahan tanggul di sungai-sungai yang ada di Jateng. Harapannya, kejadian tanggul jebol seperti kemarin tak akan terulang lagi.
"Kemudian terkait tanggul memang kami pun akan merapatkan koordinasi dengan PUPR ya, kemudian BNPB, termasuk Pemprov dan nanti bersama TNI, Polri untuk jangan sampai tahun-tahun yang akan datang kembali lagi tentunya harus ada penguatan tanggul yang ada," terangnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen Suharyanto saat menemui korban banjir di Semarang menyatakan akan ada bantuan bagi korban banjir yang rumahnya rusak. Bantuan itu maksimal mencapai Rp 60 juta untuk rumah rusak berat.
"Rumah rusak sedang Rp 30 juta, rumah rusak ringan Rp 15 juta. Nah untuk menentukan rumah rusak berat, ringan, sedang nanti ada juknisnya," ujarnya di Kantor Kecamatan Genuk, Minggu (17/3).
Dia meminta pemerintah daerah atau masyarakat mencoba agar mengakses bantuan tersebut. Sebab, menurutnya pemerintah berkewajiban hadir bukan hanya saat terjadinya bencana namun juga setelahnya.
"Nah coba ini bisa diakses oleh pemerintah daerah, pemerintah kota sehingga apapun yang diderita oleh masyarakat terdampak itu betul-betul ada solusinya. Jadi bukan hanya saat banjir aja diberikan bantuan begitu banjirnya selesai ditinggal, tidak seperti itu," pungkasnya.
(apl/ams)