.webp)
"Menggugat Undang-Undang yang syarat batas minimal usia capres/cawapres. Kami memberikan jalan alternatif terutama kepada orang yang pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat gubernur, wail kota, dan bupati," terang Almas saat dihubungi detikJateng via telepon, Selasa (17/10/2023).
Mulai berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Unsa tahun 2019, Almas mengaku mengajukan gugatan ketika melaksanakan magang di Kartika Law Firm. Ia bersama rekan-rekan magangnya pun berdiskusi untuk mengajukan gugatan ke MK.
"Kebetulan kuasa hukum saya itu kerja di tempat saya magang juga, jadi ya sering diskusi sama teman-teman juga. Kalau nggak salah saya menggugat sejak Agustus, lebih lengkapnya bisa tanya kuasa hukum saya saja," kata Almas.
Tegaskan Tak Ada Intervensi
Almas yang juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), pun menegaskan tidak ada intervensi dari pihak lain.
"Ini niat kami, saya dan rekan-rekan, nggak ada intervensi," tegasnya.
Ia mengaku tidak begitu mengenal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan hanya menjadi pintu dengan mengajukan gugatan tersebut. Bersama adiknya, Arkaan Wahyu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), mengajukan judicial review atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Sebagai warga Solo, Almas berpendapat bahwa Gibran memiliki potensi untuk bisa maju di pilpres.
"Secara pembangunan jelas banyak proyek yang digarap ya, terus mungkin birokrasinya yang sudah menjadi bagus," tutur Almas.
Mahasiswa Unsa yang hendak diwisuda pada akhir Oktober tersebut mengaku tidak ada langkah selanjutnya yang akan ia dan rekan-rekannya lakukan. Sebagai penggugat, Almas merasa tugasnya sudah selesai dengan dikabulkannya gugatan oleh MK.
"Saya senang atas dikabulkannya gugatan ini. Kan apa pun ini adalah hasil kerja saya dan rekan-rekan juga dalam rangka menguji ilmu yang saya dapat dalam perkuliahan juga," pungkasnya.
Untuk diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10) dilansir detikNews.
(rih/apl)
