.webp)
Pembangunan Tol Semarang-Demak disebut terkendala pembebasan lahan tanah musnah. Di Semarang, tanah musnah yang terdampak ada di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Terboyo Wetan, dan Kelurahan Terboyo Kulon.
"Dulu kan menurut cerita warga yang ada di sini itu kan tanah kena abrasi. Abrasi itu yang tadinya tanah daratan sering terkikis oleh ombak sehingga tanah tersebut tidak muncul daratan tapi laut," kata Lurah Trimulyo, Sugito saat ditemui di kantornya, Jumat (15/7/2022).
Di Kelurahan Trimulyo lahan yang disebut tanah musnah berada di utara Kali Gombong. Lokasinya tidak berbatasan langsung dengan daratan tetapi lebih jauh ke tengah.
Secara kasat mata tanah itu sudah tidak lagi terlihat. Sejauh pandangan mata lahan itu nampak seperti lautan.
Namun tanah itu masih dimanfaatkan oleh pemiliknya sebagai tambak. Untuk membatasi kepemilikan, pemilik tambak menggunakan bambu yang ditancapkan dan jaring sebagai penanda.
"Selama masih bisa dimanfaatkan masih tambak untuk yang ada di situ, kalau yang sudah terlalu dalam atau di bawah 3 meter otomatis kan sudah kesulitan. Biasanya kalau masih dikelola itu ada waring-waringnya (jaring), waring itu sebagai pembatas kepemilikan mereka," kata Sugito.
Sugito juga menyebut bila lahan tersebut cukup luas. Meski tidak lagi masuk bagian RT/RW, tapi dipastikan bila pemilik lahan masih memiliki bukti sah kepemilikan.
"Kalau diperbandingan sih mungkin 1 RW itu," katanya.
 Penampakan lahan yang disebut tanah musnah di Desa Trimulyo, Semarang, Jumat (15/7/2022). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng |
Sebelumnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sektretaris Daerah Jawa Tengah (Setda Jateng) Peni Rahayu, menjelaskan bila pembangunan Tol Semarang-Demak terkendala pembebasan lahan tanah musnah. Saat ini, Pemprov Jateng akan melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Masyarakat menolak tanahnya dianggap musnah. Terlebih ganti rugi tanah yang diindikasi musnah adalah 25 persen dari Nilai Jual Objektif Pajak (NJOP).
"Masih ada beberapa solusi-solusi yang kita tawarkan dan pikirkan, masih kita bahas," kata Peni, Jumat (15/7).
"Pada prinsipnya pemerintah ingin agar masyarakat tidak dikecewakan, tidak dirugikan dengan adanya ini. Kami sedang berupaya skema apa yang terbaik karena masyarakat ini toh kenyataannya, tanah tenggelam ini masih banyak digunakan," ujarnya.
(aku/ahr)
