Pemotongan Dana PIP di SMAN 7 Cirebon Capai Rp 200 Ribu Per Siswa

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat memberi peringatan tegas kepada SMA Negeri 7 Cirebon soal pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP). KCD menyatakan, tidak akan mentolerir soal pemotongan itu karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran.

Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo mengatakan, telah menelusuri terkait adanya dugaan pemotongan PIP di SMA Negeri 7 Cirebon. Hasilnya, Ambar membenarkan adanya pemotongan itu.

"Kami sudah menugaskan tim untuk menggali keterangan dari berbagai pihak, terutama pengelola PIP di sekolah. Kami juga sudah melakukan wawancara kepada 10 siswa penerima PIP. Dan PIP ini telah terjadi pemotongan itu," kata Ambar di Kota Cirebon, Selasa (18/2/2025).

"Tapi sampai hari ini kami baru menemukan bahwa pemotongannya di angka Rp200 ribu per siswa. Tetapi akan terus kami dalami, karena target kami Minggu ini kami selesai, sehingga kami mendapatkan konstruksi yang utuh terkait bagaimana proses PIP itu yang ada di SMAN 7," sambung dia.

Ambar mengungkapkan, di SMAN 7 Cirebon ada sekitar 500 siswa yang memperoleh program PIP. Dalam program ini, setiap siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp1.800.000.

"Kalau (penerima) PIP aspirasi itu di angka 531 siswa di SMAN 7. Setiap anak mendapatkan Rp1.800.000. Tapi pemotongannya sementara ini di angka Rp200 ribu. Tapi akan kami dalami, apakah Rp200 ribu itu sama atau tidak," ucap Ambar.

Menurut Ambar, dalam menangani soal pemotongan program PIP yang terjadi di SMA Negeri 7 Cirebon, pihaknya turut menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon. Ia menegaskan akan ada sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemotongan PIP ini.

"Kami bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti," kata Ambar.

Ambar menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak di sekolah yang terlibat dalam pemotongan program PIP terhadap para siswa. Pasalnya, ia menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran.

"Jelas ini pelanggaran. Dan kita tidak mentolerir itu," ucap Ambar.

Terkait dengan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemotongan PIP ini, Ambar menyatakan bahwa ia belum dapat memastikan mengenai hal tersebut.

"Kalau hukum kita nggak tahuyah, karena itu ranahAPH (aparat penegak hukum). Tapi kalau sanksi administrasi pasti ada dari Pemprov Jabar," kata Ambar.