.webp)
Sejumlah pengamat dan organisasi mengkritisi peran pemerintah dalam menangani permasalahan sampah. Anggota Komisi I DPRD Jabar Tedy Rusmawan buka suara soal masalah sampah yang dikeluhkan dan kembali berulang.
Tedy yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung melihat, bahwa masalah ini tak bisa sekedar menunjuk daerah tertentu seperti Bandung atau Cimahi. Dari pengamatannya selama di lapangan, pemerintah sudah melakukan ikhtiar yang tak mudah untuk mencapai hasil positif.
"Praktik di lapangan itu kita sudah lakukan sejak tahun lalu. Tahun 2023 saat darurat sampah ada Kang Pisman, Kang Empos di masyarakat, sebanyak 20% KK tingkat RW diberikan bantuan itu, dan memang butuh effort luar biasa. Pemkot Bandung sebetulnya sudah ikhtiar, di tingkat Kelurahan juga sudah dibangunkan rumah maggot, tapi memang ini tidak sederhana," ucap Tedy pada detikJabar, Sabtu (12/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, bahwa perlu kesadaran kolektif dari berbagai pihak, dari warga sampai ke tingkat perguruan tinggi. Selain butuh kolaborasi optimal, menurutnya kini Pemerintah Pusat pun harus ikut turun tangan mendorong dan menyelesaikan isu sampah yang terjadi di daerah-daerah Indonesia.
"Levelnya ini sudah nasional, jadi perlu kolaborasi optimal. Nggak bisa menyalahkan satu pihak atau hanya Pemkot Bandung. Di Bandung itu karena produksi yang besar dari lingkungan padat penduduk dan pasar, jadi tidak bisa serta merta. Misalnya di lingkungan padat penduduk itu kang empos effortnya luar biasa," ujarnya.
"Sampah menjadi PR yang harus dituntaskan. Masalahnya ya kan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ini juga menjadi perhatian untuk segera dicek, kemudian juga langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan terkait dengan sampah di kawasan Bandung Raya," sambung Tedy.
Tedy juga menyampaikan bahwa masyarakat masih perlu motivasi, jika pemerintah ingin melaksanakan program-program yang dicanangkannya. Ia mengatakan selama reses juga beragam sosialisasi telah disampaikan. Menurut Tedy, permasalahan sampah ini masih perlu kerja ekstra.
Kini selain mendorong pemerintah pusat, usaha yang bisa dilakukan ke tingkat Provinsi dari legislatif yakni mendorong berbagai potensi yang memungkinkan. Tedy mendorong Pemprov Jabar segera mematangkan segala solusi yang memungkinkan, seperti penambahan lahan dan progres Legok Nangka.
"Sejauh ini belum ada kabar ya Legok Nangka, proses terkait Legok Nangka ini kan cukup panjang, berkaitan dengan berbagai pihak. Jadi tentunya ini menyebabkan terlambatnya Legok Nangka," ucap Tedy.
"Jadi kali ini DPRD Jabar minta untuk segera bahas masalah ini, atas nama Anggota DPRD dapil Jabar 1 ya, Bandung-Cimahi, saya sangat mengharapkan sekali Legok Nangka ini tidak berlarut-larut jadi overloadnya bisa segera ditangani," sambung dia.
Adapun salah satu solusi lain, infonya dalam jangka pendek DPRD Jabar akan memastikan kemungkinan Pemprov Jabar bekerjasama dengan Perhutani. Katanya, DPRD akan menilai di tahun 2025 ini sistem penghitungannya seperti apa.
"Apakah Legok Nangka bisa segera atau masih tunggu waktu? Sampah itu kan tidak bisa dibiarkan untuk masalah yang lebih besar lagi. Jadi sekarang akan ada pembahasan anggaran APBD, ya kalau darurat kita akan ajukan untuk kemungkinan kerja sama penambahan lahan," kata Tedy.
Baca juga: Darurat Sampah, Kota Bandung Serius Berbenah |
Ia nantinya akan melihat apakah penambahan lahan ini memerlukan pembebasan dalam ukuran pembelian lahan, atau berupa kerja sama tertentu. Tedy mengatakan kalau pun harus melalui tahap pembebasan lahan, maka DPRD tentu akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut demi Bandung Raya.
"Kalau butuh pembebasan lahan ya kenapa tidak? Nanti kita juga akan mengkomunikasikan ke Komisi 4 kemungkinan jangka pendeknya yakni menambah lahan tersebut. Tapi solusi untuk waktu menengah ya Legok Nangka perku pengawalan intens untuk beberapa zona yang sudah penuh," ucap Tedy.
(aau/mso)
