Kerusakan parah dan tingginya jumlah korban akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, meminta agar musibah tersebut segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Desakan ini disampaikan Kiai Anwar pada Sabtu (29/11/2025) setelah menerima laporan mendalam terkait dampak bencana tersebut.
"Banyak daerah bencana di Sumatera seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar yang meluluhlantakkan seluruh infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah penduduk, gedung sekolah, hingga tempat peribadatan," ujar Kiai Anwar, dikutip dari laman MUI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akses Lumpuh hingga Korban Belum Tersentuh Bantuan
Ketua Umum MUI menegaskan bahwa kerugian dan dampak yang terjadi telah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah korban masih belum ditemukan.
"Bahkan belum tersentuh bantuan. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas," tambahnya.
Ia berharap, dengan dinaikkannya status menjadi Bencana Nasional, penanganan dapat dilakukan lebih komprehensif, melibatkan seluruh sumber daya pemerintah pusat.
Faktanya, beberapa daerah terdampak hingga kini belum dapat dijangkau relawan karena rusaknya jalur transportasi. Sejumlah lokasi hanya bisa diakses melalui jalur udara.
Data Lapangan: Komunikasi Terputus dan Harga Melonjak
Kiai Anwar, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri, mengaku menerima laporan dari MUI daerah yang menggambarkan situasi sangat darurat.
"Sinyal HP saja tidak ada, sehingga makin memberatkan. Belum lagi kelangkaan BBM dan mulai naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat," ungkapnya.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa belum semua korban tertangani dengan baik. Di Aceh bagian timur, misalnya, banjir masih berlangsung, sementara jalur komunikasi lumpuh sehingga aparat dan relawan kesulitan mengidentifikasi kondisi riil.
Meski memahami bahwa penetapan Bencana Nasional perlu kajian mendalam, KH Anwar Iskandar yakin bahwa BNPB dapat memberikan masukan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar laporan mengenai situasi di lapangan benar-benar objektif sehingga Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan," lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Ketum MUI mengajak masyarakat membantu para korban, namun tetap mengingatkan pentingnya koordinasi.
"Koordinasi ini sangat penting agar bantuan merata, terutama bagi korban di daerah yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan," pungkasnya.
MUI Siapkan Bantuan Rp 1,5 M
Menanggapi kondisi darurat ini, MUI bergerak cepat. Mereka tengah menyiapkan paket bantuan bernilai miliaran rupiah untuk disalurkan ke lokasi terdampak.
"Untuk ikut merasakan duka atas musibah di Sumatera, MUI tengah menyiapkan paket bantuan ke beberapa lokasi bekerja sama dengan posko setempat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Penanggulangan Bencana MUI, Kiai Mabroer MS.
"Kami juga tidak melupakan duka akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang," tambahnya.
Di bawah koordinasi Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, KH Nusron Wahid, MUI memulai tahap awal dengan mengidentifikasi kebutuhan mendesak para korban, seperti peralatan salat, sembako, selimut, dan makanan instan.
MUI juga menerima banyak komitmen dari masyarakat yang mempercayakan penyaluran bantuannya melalui lembaga ulama tersebut.
"Alhamdulillah, MUI mendapat kepercayaan masyarakat sehingga dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan senilai kurang lebih Rp1,5 miliar dalam bentuk barang," jelas Kiai Mabroer.
Pimpinan MUI Buka Rekening Donasi Resmi
Melihat tingginya antusiasme dan kepercayaan masyarakat, pimpinan MUI membuka rekening khusus donasi sebagai wadah resmi bagi masyarakat yang ingin membantu para korban.
Rekening donasi tersebut diumumkan melalui situs resmi MUI. Meski demikian, masyarakat dipersilakan menyalurkan bantuan melalui lembaga mana pun yang dianggap amanah.
"Semoga seluruh bantuan para donatur dapat meringankan beban para korban. Kami sadar bahwa bantuan ini tidak akan memenuhi seluruh kebutuhan, sehingga kami berharap partisipasi masyarakat dengan caranya masing-masing dan tidak harus melalui kami," ujar Kiai Mabroer.
"Silakan disalurkan melalui kami ataupun lembaga lain yang terpercaya," pungkasnya.
(hnh/lus)












































Komentar Terbanyak
MUI: Nikah Siri Sah tapi Haram
Daftar Besaran Biaya Haji Reguler 2026 Tiap Embarkasi Daerah
Menag: Orang Arab Harus Belajar Islam di Indonesia