Trump Sebut AS Akan Ambil Alih Gaza, Presiden Palestina Tegas Menolak

US President Donald Trump (R) and Israels Prime Minister Benjamin Netanyahu hold a press conference in the East Room of the White House in Washington, DC, on February 4, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP) — Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (4/2/2025). Foto: AFP/JIM WATSON

Jakarta -

Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat (AS) harus merebut kendali atas Gaza dan memindahkan secara permanen seluruh penduduk Palestina dari daerah kantong pantai yang hancur itu.

Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza. Hal ini dikatakannya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu soal konflik negara itu dengan Hamas.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza. Kami akan melakukan pekerjaan... Kami akan memilikinya," tegasnya Selasa malam waktu setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir AFP, Trump mengatakan Amerika akan bertanggung jawab untuk membongkar semua "bom berbahaya" yang belum meledak dan senjata lainnya di sana. Hal itulah yang membuatnya berkeinginan untuk "kepemilikan jangka panjang" atas Jalur Gaza. Dirinya mengklaim hal tersebut akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan.

Trump menyebut kendali AS bisa mengubah wilayah tersebut menjadi "Riviera Timur Tengah." Dirinya tak memberikan rincian apakah ia akan memindahkan warga Palestina atau tidak saat mengendalikan Gaza.

Namun, ia menyinggung akan membuat wilayah yang hancur karena perang Israel itu untuk menghilangkan "bom" dan "puing-puing" kehancuran dan membangunnya lagi secara ekonomi.

Menanggapi pernyataan Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan tegas menolak usulan Presiden dari Partai Republik tersebut. "Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar," Kata Abbas dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025).

"Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," tambahnya.

Abbas menekankan bahwa Jalur Gaza "merupakan bagian integral dari tanah Palestina" bersama dengan tepi Barat dan Yerusalem Timur. "Hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan," imbuhnya.

Abbas juga menambahkan bahwa, "Tidak seorang pun berhak membuat keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina."