Ma'ruf Amin Dukung Renovasi Ponpes Pakai APBN: Banyak Anak Bangsa di Sana

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-13, Ma'ruf Amin, menyambut baik rencana pemerintah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam merenovasi dan membangun kembali pondok pesantren (ponpes) yang mengalami kerusakan atau ambruk.

Menurut Ma'ruf Amin, perhatian pemerintah terhadap pesantren adalah suatu keharusan karena di dalamnya terdapat ribuan anak bangsa yang sedang menuntut ilmu.

"Memang harus begitu, jadi supaya aman pemerintah harus (membantu). Karena di situ banyak anak bangsa, di pesantren itu banyak anak bangsa yang harus menjadi perhatian pemerintah," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri acara di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan, beberapa ponpes besar di Indonesia menampung puluhan ribu santri. Seperti Ponpes Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, yang memiliki santri kurang lebih sebanyak 40 ribu.

"Ada pesantren yang santrinya 15 ribu, ada yang 20 ribu. Kalau Lirboyo itu 40 ribu lebih. Jadi itu anak bangsa di situ banyak itu. Dan mereka para ulama mendidik tanpa pamrih, dan dari dulu udah ratusan tahun seperti itu," ujar Ma'ruf Amin.

"Jadi layaklah kalau pemerintah sekarang mengambil, memperhatikan itu, dan di situ anak bangsa yang harus diperhatikan, yang lagi belajar," lanjutnya.

Terkait penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan landasan hukum yang ada. Ia menyebutkan, fungsi pesantren diatur dalam undang-undang, yaitu: menjadi pusat pendidikan; menjadi pusat dakwah; dan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Sudah ada undang-undangnya kan pasti seharusnya ada APBN-nya, bahkan sekarang sudah dibentuk Dirjen Pesantren. Jadi mestinya ada APBN-nya," jelas Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf Amin, keberadaan anggaran untuk pesantren adalah bagian dari kewajiban negara. Ia juga mendorong agar kewajiban ini tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

"Ini bukan rezim agama, tapi rezim pendidikan. Jadi rezimnya rezim pendidikan. Pendidikan agama. Jadi harus pendidikan agama, pendidikan umum, harus punya perhatian yang sama rezim ini," tutupnya.

Seperti diketahui, bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk. Sebanyak 67 santri tewas akibat peristiwa tersebut.

Pemerintah kemudian berencana untuk membantu dalam perbaikan bangunan Ponpes Al Khoziny. Namun dananya diambil dari APBN.

Kebijakan itu lantas menuai pro kontra. Salah satu anggota DPR RI mengkritiknya.

Kritikan itu datang dari Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya. Ia mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny. Atalia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025), dikutip detikNews.