Ujaran Kebencian Anti-Muslim di India Melonjak pada Era Modi-Perang Gaza

Ujaran kebencian Nupur Sharma: Bagaimana kasus-kasus Islamofobia menodai hubungan India dengan negara-negara lain — Warga Muslim India memprotes pernyataan-pernyataan dari sejumlah petinggi partai BJP. Foto: BBC World

Jakarta -

Kelompok riset yang berbasis di Washington, India Hate Lab (IHL), melaporkan kasus ujaran kebencian anti-muslim di India melonjak pada paruh kedua 2023. Mereka mencatat kenaikan sebesar 62 persen dibandingkan enam bulan pertama tahun ini.

IHL mencatat 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan umat Islam pada 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini, sementara 413 lainnya terjadi dalam enam bulan terakhir 2023, seperti dilansir Reuters, Senin (26/2/2024).

Dari insiden tersebut, 75 persen atau 498 di antaranya terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) dibawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Kasus terbanyak terjadi di negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peningkatan ujaran kebencian juga terjadi pada tiga bulan pertama perang Hamas Palestina dan Israel di Jalur Gaza. IHL menemukan 41 insiden ujaran kebencian sejak 7 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2023. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen ujaran kebencian pada paruh terakhir 2023.

Ujaran kebencian yang dimaksud para peneliti IHL ini antara lain bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut, termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras, atau gender, sebagaimana definisi yang ditetapkan PBB.

Diketahui, konflik beragama di India kerap terjadi sejak kepemimpinan Modi yang menjadi perdana menteri pada 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaannya dalam pemilu 2024 Mei mendatang. Reuters melaporkan, kelompok hak asasi manusia menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah kepemimpinan Modi.

Pembongkaran properti milik umat Islam dengan dalih penghapusan konstruksi ilegal dan larangan memakai jilbab di ruang kelas di Karnataka juga menambah sederet kasus umat beragama di India sejak BPJ berkuasa.

Sementara itu, pihak Modi membantah telah melakukan pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat India.