Gus Irfan Beri Angin Segar Biaya Haji 2026: Insyaallah Turun

Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Foto: Dok. BP Haji

Jakarta -

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan pihaknya tengah mengkaji penurunan biaya haji. Meski belum menyebutkan angka, ia mengupayakan turun.

"Kami sedang berusaha keras, sesuai perintah presiden berusaha mengurangi biaya haji," kata Gus Irfan di Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025, dilansir Antara.

Gus Irfan mengakui penurunan biaya haji tidak mudah karena ada sejumlah komponen yang perlu diperhitungkan. Dia mencontohkan komponen harga Dollar dan Riyal, jika harga tetap tetapi terjadi depresiasi Rupiah, kemungkinan akan tetap naik. Namun, pihaknya menyebut akan mencari komponen lain yang bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami belum bicara angka. Tapi insyaallah turun. Kami kerja keras," ujar dia.

Pada musim haji 2025, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berada di angka Rp 89,4 juta. Jika dibandingkan musim sebelumnya, biaya tersebut lebih murah karena turun Rp 4 juta dari Rp 93,4 juta.

Dari biaya tersebut, biaya yang harus dikeluarkan jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) rata-rata Rp 55,4 juta atau 62 persen dari BPIH. Adapun 38 persen sisanya atau Rp 33,9 juta berasal dari nilai manfaat.

Menurut catatan detikcom, dalam 10 tahun terakhir, biaya haji yang harus dibayar jemaah berada di angka Rp 30-50an juta. Tertinggi pada 2024 dengan Bipih rata-rata Rp 56 juta per jemaah, dan terendah pada 2016 dengan Bipih rata-rata 34,60 juta per jemaah.

Haji 2026 Resmi di Bawah Kementerian Haji dan Umrah

Penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia di bawah Kementerian Haji dan Umrah setelah sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian baru ini dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Salah satu target besar Kementerian Haji dan Umrah adalah merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 6 Agustus 2025, pembangunan Kampung Haji melibatkan kerja sama lintas kementerian.

Prabowo menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara), Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji--sekarang Menteri Haji dan Umrah.

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan pembangunan Kampung Haji berjalan sesuai rencana. Pihaknya sedang menyiapkan proses tender resmi untuk pemerintah Arab Saudi, rencananya akan diajukan pada 30 Oktober 2025.

"Ya sudah berjalan, tadi saya juga laporan ke Bapak Presiden saya kasih laporan penuhnya. Itu berjalan sesuai rencana dan kami akan memasukkan penawaran secara resmi karena itu adalah prosesnya tetap proses tender pada tanggal 30 Oktober secara lengkap dengan detail," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025), dilansir detikFinance.

Rosan menjelaskan penawaran itu tak hanya mencakup nilai proyek, tetapi juga perencanaan dan desain keseluruhan.