Transformasi Layanan Haji Berbasis Syarikah, Percepat Respons Kebutuhan Jemaah

Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi (Foto: Dok Humas Kemenag)

Jakarta -

Indonesia kini menerapkan transformasi layanan haji 2025 yang diusung Arab Saudi. Transformasi ini memungkinkan layanan berbasis wilayah atau geografis beralih ke layanan berbasis syarikah.

"Ini adalah kebijakan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan berlaku untuk seluruh negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia," ujar Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025, Muchlis A Hanafi melalui konferensi pers yang disiarkan lewat YouTube Kemenag RI, Senin (12/5/2025).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penataan berbasis syarikah tersebut memudahkan pengendalian layanan oleh syarikah sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jemaah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sistem ini memastikan bahwa tanggung jawab layanan lebih terfokus dan profesional oleh perusahaan. Kemudian juga memperjelas sistem koordinasi, pelaporan terutama syarikah kepada Kemenhaj, kepada otoritas setempat gitu ya. Kalau ada terjadi apa-apa (kepada jemaah) itu responnya di lapangan juga bisa dilakukan oleh syarikah," ujar Muchlis menguraikan.

"Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi," tambahnya.

Kebijakan berbasis syarikah yang diterapkan Saudi itu disambut baik oleh RI. Karenanya, Indonesia melakukan penyesuaian bertahap dengan tetap memprioritaskan kenyamanan serta perlindungan jemaah.

Selain itu, Muchlis menegaskan bahwa transformasi layanan haji 2025 yang berbasis syarikah ini tidak mengurangi hak-hak jemaah. Artinya, seluruh jemaah tetap mendapat layanan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi dan bimbingan ibadah.

Seluruh proses layanan diawasi dengan ketat oleh petugas PPIH demi menjamin kualitas serta kesetaraan layanan di seluruh titik.

"Kami menilai layanan berbasis syariah ini ya memang sebagai langkah yang tepat ya untuk memastikan jemaah itu secara utuh terlayani dalam setiap pergerakan terutama saat puncak haji nanti," kata Muchlis.

Meski demikian, pada fase kepulangan jemaah haji kembali dikelompokkan sesuai format kloter. Ini dimaksudkan menjaga integrasi data dan kenyamanan sosial jemaah.