Forum SATHU Sesalkan Timwas DPR Politisasi Kuota Haji

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) menilai pelaksanaan haji 2024, reguler maupun khusus secara umum berlangsung baik. Namun diakui ada satu-dua kasus dalam penyelenggaraan haji khusus yang kurang optimal melayani jemaahnya. Akibatnya ada beberapa jemaah yang tidak mendapatkan haknya dengan layak.

"Ini menjadi koreksi bagi kami yang harus dibenahi ke depannya dan tak boleh terulang lagi," kata Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif kepada pers usai rapat evaluasi di Hotel Dar Al Tawhid Intercontinental, Makkah, Kamis (20/6/2024).

Acara diikuti oleh para petinggi 6 asosiasi yakni Amphuri, Kesturi, Aspurindo, Gapura, Mutiara Haji, dan Ampuh. Mereka antara lain Ketua Pembina Forum SATHU yang juga CEO Maktour Fuad H. Masyhur, Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur, Khalid Basalamah dari Asosiasi Mutiara Haji, Sekjen Forum SATHU Muharom Ahmad, dan M Tauhid Hamdi.

Hal lain yang menjadi keprihatinan Forum SATHU adalah pernyataan atau sikap Tim Pengawas Haji DPR yang menuding seolah alokasi 10 ribu dari 20 ribu kuota tambahan untuk haji khusus menyalahi aturan. Padahal pembagian kuota tersebut merupakan prerogatif Kerajaan Arab Saudi sebagai pemberi kuota.

Terserap habisnya kuota tambahan merupakan sebuah prestasi tersendiri sebagai respons atau perbaikan dari 2022. Ketika itu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tak terserap dengan baik sehingga menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu pihak adalah juga dari Timwas Haji DPR.

Seharusnya semua pihak bersyukur karena tambahan kuota 20 ribu jemaah habis terserap. Hal ini sejalan dengan permintaan DPR yang pernah disampaikan pada 2023.

Sesuai UU Haji, kuota haji khusus itu 8% dari kuota nasional. Namun pada 2023, kuota haji khusus tak sampai 8% tapi 7,2% tapi Asosiasi tetap menerima dan memahaminya.

Menurut catatan detikHikmah, salah satu pihak yang mempersoalkan adalah John Kenedy Azis. Dalam acara Forum Legislasi bertajuk "Menilik Persiapan Haji 2023" di Gedung Parlemen, 23 Mei 2023, politisi dari Fraksi Partai Golkar itu antara lain meminta pemerintah mengalihkan ke haji khusus bila kuota haji reguler tak dapat menyerapnya. Namun kali ini dia juga yang mempersoalkan ketika kuota tambahan jemaah haji terserap habis.

Video Menag: Ada Kemungkinan Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji

Video Menag: Ada Kemungkinan Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji