MUI Soroti Panjangnya Antrean Toilet Armuzna hingga Katering Terlambat

Kabar Haji 2024

MUI Soroti Panjangnya Antrean Toilet Armuzna hingga Katering Terlambat

Devi Setya - detikHikmah
Kamis, 20 Jun 2024 14:45 WIB
Muslim pilgrims walk on the second day of the Satan stoning ritual, during the annual haj pilgrimage, in Mina, Saudi Arabia, June 17, 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Foto: REUTERS/Mohamad Torokman
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti keluhan jemaah selama puncak haji 2024. Keluhan tersebut mencakup antrean toilet yang panjang hingga pengiriman katering yang terlambat.

Anwar menyebut, pemerintah Arab Saudi bisa melakukan penambahan kuota haji tiap negara sebanyak 2-3 kali lipat kuota normal. Namun, hal itu, katanya, perlu diiringi dengan solusi-solusi untuk kenyamanan jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Untuk toilet jemaah di Armuzna, Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan, jemaah tahun ini masih mengeluhkan antrean yang panjang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keluhan tentang masalah toilet yang sekarang antreannya cukup panjang dan lama tentu akan bisa dibenahi sehingga bisa dibuat rasio jemaah dan toilet yang berkeseimbangan," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (20/6/2024).

Selain itu, terkait katering, Anwar menyebut keterlambatan pengiriman dilatarbelakangi dengan luas dapur dari perusahaan katering. Ia mengusulkan agar ada perluasan untuk dapur katering tersebut.

ADVERTISEMENT

"Sehingga mereka bisa memasak di dapur tersebut sesuai dengan kebutuhan jemaah," papar dia.

"Karena alasan dari pihak katering mengapa mereka suka terlambat mengirim makanan adalah disebabkan tempat mereka memasak hanya bisa untuk satu maktab sementara mereka harus menyediakan makanan untuk dua maktab," lanjutnya.

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan ini juga mengusulkan kepada pemerintah Saudi agar dibuat bangunan bertingkat di Armuzna. Disebutnya hal ini dapat memperpendek antrean jemaah hingga mengurangi kasus jemaah berdesakan saat wukuf dan mabit.

"Tempat wukuf dan mabit di Muzdalifah dan Mina tidak lagi bersempit-sempit seperti sekarang ini dimana para jemaah kalau sama-sama tidur jelas sangat tidak nyaman," ujar Anwar.

Menurutnya, dengan mempertimbangkan pembangunan bangunan bertingkat di Armuzna juga mengurangi kemungkinan jemaah berdesakan saat lempar jumrah seperti sekarang.

"Di samping waktu bagi para jemaah dari masing-masing negara sudah diatur juga tempat jamaah melempar jamarat juga harus disesuaikan dengan tempat atau lantai mereka menginap," usulnya.

Sebelumnya, dilansir dari detikcom, Tim pengawas (Timwas) Haji DPR juga mendapatkan sejumlah temuan terkait penyelenggaraan haji 2024. Temuan ini salah satunya meliputi tenda jemaah haji reguler yang sempit di Mina dengan ruang gerak kurang dari 1 meter.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan tenda dengan pengguna berlebih ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda.

"Satu orang cuma 0,8 meter, artinya 1 meter nggak nyampe, akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," katanya, Senin (17/6/2024).

Tak hanya itu, keluhan juga datang dari fasilitas toilet yang tidak memadai. Timwas Haji DPR, sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Sadzily, mendapati jemaah yang mengeluh soal fasilitas toilet.

"Di kamar mandi, jumlah kapasitas jemaah yang banyak dengan kamar mandi yang sedikit, sampai di belakang pun dijadiin (untuk) buang air kecil sama ibu-ibu," kata seorang jemaah.

Jumlah toilet yang memenuhi sesuai dengan jumlah jemaah ini membuat banyak jemaah terpaksa buang air di dekat tenda.

Menanggapi hal ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan melakukan evaluasi. "Jadi begini, semua kita akan evaluasi. Tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan layanan jemaah, itu poinnya," kata Menag Yaqut usai melempar jumrah, Selasa (18/6/2024)

Evaluasi akan dilakukan dengan meminta tenda perusahaan masyariq agar dipakai jemaah RI yang tidak mendapat tenda. Menurut Menag, apapun respons jemaah baik positif maupun negatif, evaluasi terhadap pelayanan akan tetap dilakukan.




(dvs/rah)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads