Ketum IPHI Tanggapi Adanya Wacana Penghapusan Katering Jemaah Haji

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H Ismed Hasan Putro menanggapi terkait adanya wacana penghapusan katering bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan masalah baru.

Jemaah haji akan dibebani pekerjaan mencari makan dan berujung mengganggu kekhusyukan ibadah haji.

Adapun, mengacu pada Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1440H/2019M Nomor 47 Tahun 2019, konsumsi jemaah haji Indonesia mencakup:

• Pelayanan konsumsi di Madinah diberikan paling banyak 18 kali untuk makan siang dan malam, snack pagi, dan paket kelengkapan konsumsi
• Pelayanan konsumsi pada saat kedatangan jemaah haji gelombang 2 diberikan di Bandara Jeddah dan pelayanan konsumsi pada saat kepulangan jemaah haji gelombang 1 diberikan di Bandara Jeddah
• Pelayanan konsumsi di Makkah diberikan sebanyak 40 kali, snack pagi, paket kelengkapan konsumsi, dan pada tanggal 5,6,7 dan 14,15 Zulhijah tidak diberikan pelayanan konsumsi
• Pelayanan konsumsi di Armuzna diberikan sebanyak 15 kali (makan pagi, siang dan malam di Arafah dan Mina) dan 1 paket snack di Muzdalifah, air minum selamat datang sebanyak 3 botol 600 ml pada saat jemaah tiba di Arafah, dan paket kelengkapan konsumsi

Secara umum, pelayanan konsumsi diberikan pada empat lokasi layanan yaitu di KAIA Jeddah, Madiah, Makkah, dan Masya'ir atau yang lebih dikenal dengan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

"Sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang solusi untuk melakukan penghematan biaya haji itu dengan menghilangkan katering itu cukup meringankan beban jemaah secara umum, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi anggota dewan (DPR) dan Kementerian Agama untuk membuat keputusan," kata Ismed, dikutip oleh detikHikmah pada Sabtu (11/2/2023).

Wacana Muncul agar Biaya Haji bisa Ditekan

Lebih lanjut, Ismed menuturkan munculnya wacana tersebut agar biaya haji bisa ditekan. Ini bersamaan dengan wacana terkait biaya haji yang meningkat dua kali lipat karena alasan kenaikan di berbagai aspek.

Besar kenaikan biaya haji tahun 2023 diusulkan mencapai Rp 69 juta. Angka tersebut merupakan 70 persen dari nilai rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 98 juta.

Kenaikan ini memberatkan publik, dengan demikian muncullah wacana penghapusan katering. Selain itu, ada juga usulan perjalanan haji dikurangi dari yang semula 40 hari menjadi 35 hari.

Seperti yang diketahui, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan adanya kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2023.

Usulan disampaikan melalui surat Nomor B016/MA/HJ.03/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Usulan BPIH Reguler dan Khusus Tahun 1444 H/2023 M sebagaimana dipaparkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, 19 Januari 2023 lalu.

Adapun, komponen biaya yang dibebankan kepada jemaah haji akan dialokasikan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00, akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00, akomodasi Madinah Rp 5.601.840,00, biaya hidup Rp 4.080.000,00, visa Rp 1.224.000,00 dan paket layanan Masyair Rp 5.540.109,60.

Sementara itu, terkait haji khusus 2023 yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal, dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar Rp 6.887.000.000.

Pembuatan Skala Prioritas sebagai Solusi

Ismed mengurai, mengacu pada informasi yang diterima terdapat sekitar 62 ribu orang jemaah haji lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, total kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221 ribu orang yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus.

Jika memang jemaah haji lansia atau berisiko tinggi kesulitan untuk mengakses makanan, kata Ismed, maka tinggal dibuat skala prioritas dan dicarikan solusinya. Sebagai contoh, jemaah haji yang masih sehat dan tidak berisiko tinggi tidak perlu mendapat katering, melainkan diberi uang saku.

"Mereka (jemaah haji yang tidak lansia) diberikan uang saku dalam pengertian uang makannya diganti dengan nilai Rupiah yang sesuai dengan berapa harga makanan di sana (Arab Saudi)," tukas Ismed.

Bisa juga dibuat suatu formula untuk jemaah haji yang usianya di bawah 60 tahun, mungkin tidak perlu diberi katering tapi cukup diberi tambahan uang saku. Sementara itu, jemaah haji yang lanjut usia dan berisiko tinggi tetap mendapatkan katering.

Solusi tersebut bisa menjadi suatu penghematan dan jalan tengah agar lebih efisien.

"Itu bagian dari jalan tengah agar itu bisa menjadi bagian dari efisiensi," jelasnya.

Kemudian, harga-harga lain yang terlalu tinggi bisa dibahas kembali oleh DPR, agar tidak memberatkan calon jemaah haji. Usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari Kementerian Agama (Kemenag) juga terlalu kecil.

Ismed berharap terdapat pengurangan lama waktu jemaah haji di Arab Saudi dan tambahan bandara di Indonesia untuk kepulangan jemaah haji dari Arab Saudi.

"Intinya saya berharap agar biaya haji tahun ini itu tidak lebih dari Rp 50 juta agar di saat ada banyak jemaah yang ingin mengundurkan diri itu bisa kita cegah karena ibadah haji ini tidak setiap saat bisa dilakukan, beda dengan umroh," lanjut Ismed.

Upaya maksimal pemerintah dan DPR untuk menekan biaya haji menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencari solusi terbaik. Sebab, banyak keluhan dari jemaah haji yang merasa berat untuk menambah Bipih dalam waktu yang sangat singkat.

Jadi, pihak terkait dan pemangku kepentingan mencari solusi dan menekan biaya untuk efisiensi. Bersamaan dengan itu juga tetap konsisten memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji 2023.

Kemudian, Ismed mengungkap terkait jemaah haji ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Ia menjelaskan, pedagang makanan di Mekkah dan Madinah banyak yang menyediakan makanan, sehingga ketika di Armina petugas haji bisa membantu jemaah.

"Petugas haji bisa diberdayakan untuk membantu mencarikan makanan, karena tidak lama jemaah di Arafah, hanya sekian waktu, di Mina juga begitu, sehingga menurut hemat saya kalau niat itu ada, saya kira ikhtiar bisa dilakukan jadi kita tidak berbicara masalahnya dulu tapi bagaimana solusinya kalau misalkan tidak ada katering," ujarnya.

Ismed menegaskan, bagaimana solusi agar jemaah haji itu tetap bisa mendapatkan kebutuhannya tanpa harus repot akan kondisi yang ada.

"Intinya saya berharap agar upayakan lagi untuk mencari solusi terbaik harga biaya haji untuk calon jemaah haji," pungkasnya.

Video Prabowo Minta Biaya Haji Dikurangi Lagi: Saya Belum Puas, Harus Termurah

Video Prabowo Minta Biaya Haji Dikurangi Lagi: Saya Belum Puas, Harus Termurah