Biaya Haji Naik, Komisi VIII DPR: Malu Bila Jemaah Haji Gagal Berangkat

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut jangan sampai ada jemaah haji 2023 di Indonesia gagal berangkat akibat ketidakmampuan dalam melunasi usulan kenaikan biaya haji dari pemerintah. Utamanya, Marwan mengatakan, memalukan bila hal itu benar-benar terjadi.

Keterangan itu disampaikannya dalam Diskusi Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tajuk Hitung-hitungan Biaya Haji 2023: Antara Melayani dan Cari Untung yang disiarkan langsung dari Channel YouTube DPP PKB, Jumat (10/2/2023).

"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," tutur Marwan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Marwan juga meminta Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Fadlul Imansyah untuk membuka secara jujur kondisi keuangan haji saat ini.

"Kalau kita pake untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," katanya.

Meski demikian, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu juga buru-buru menambahkan, pihaknya juga tetap mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps. Apalagi, kata Marwan, ia tidak setuju bila sampai subsidi yang dipakai harus menggunakan hal jemaah lain pada tahun yang akan datang.

"Percayalah, Pak, jemaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang. Tapi sepanjang bisa kita pake dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolaps itu, bukan (seperti itu)," terang Marwan

"Pak Fadlul ini memang harus menggelembung kantongnya, kalau sudah mulai tipis dia tidak tenang," tambahnya lagi dengan nada guyonan.

Lebih lanjut, Marwan menjamin, DPR akan menopang BPKH pada masa-masa yang akan datang. Utamanya, dalam hal memberikan instrumen undang-undang agar BPKH mendapat keluasan dalam menggandakan dana.

Marwan juga menambahkan agar pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas bernegosiasi. Ia menyebut, jangan hanya memberikan Arab Saudi untuk mengancam.

"Umpamanya begini, kalau (Arab Saudi) tidak turunkan masyair, kami (Indonesia) tidak turunkan jemaah haji. Sangat mungkin dan dia (Arab Saudi) takut jemaah Indonesia tidak berangkat haji karena prinsip dia sudah bisnis. Bisnis itu darimana? Dari Indonesia," tuturnya.

"Pada prinsipnya, kita sekarang ingin meyakinkan jemaah kita supaya bisa kita berangkatkan tidak ada yang gagal. Yang kedua, kita tidak mau juga keuangan haji kolaps dan memakai hak orang lain untuk tahun depan. Itu saja prinsipnya," tandas dia.