Pemerintah menyampaikan rencana untuk menggratiskan perkuliahan di PTN. Namun, guru besar Unair berpendapat kebijakan ini belum tentu menghapus ketimpangan.
Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi menegaskan masyarakat perlu mengkritisi dan mengapresiasi wacana tersebut. Menurutnya, apresiasi terhadap gagasan tersebut sebagai wujud sarana untuk meratakan akses pendidikan.
"Gagasan kuliah gratis dapat menjadi instrumen pemerataan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling tidak beruntung mengakses pendidikan tinggi. Seperti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi," ujarnya dalam laman Unair dikutip Minggu (12/10/2026).
Tidak Menghapus Ketimpangan
Meskipun berpotensi meratakan pendidikan, Prof Tuti menegaskan menggratiskan biaya kuliah tidak serta-merta menghapus ketimpangan. Menurutnya, mahasiswa dengan kemampuan finansial akan diuntungkan dengan kebiajkan tersebut.
"Sebaliknya, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas bawah, kondisinya mungkin akan sama saja. Artinya, pendidikan tinggi gratis tidak dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan pendidikan," tegasnya.
Jika berkaca dari kebijakan sekolah gratis dari jenjang SD-SMA, kebijakan kuliah gratis tidak sepenuhnya gratis. Ia menekankan biaya operasional pendidikan tinggi sangat bervariasi.
Solusi Alternatif
Selain wacana kuliah gratis, Prof Tuti mengusulkan tiga solusi alternatif, yaitu:
1. Pemerataan Akses Pendidikan Dasar hingga Menengah
Pemerintah bisa mengalokasikan dana kuliah gratis untuk memperbaiki, membenahi, dan meningkatkan kualitas pendidikan dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Hal ini lebih menyasar pada persoalan pemerataan pendidikan.
2. Perbanyak Beasiswa
Prof Tuti juga menyarankan pemerintah memperluas skema beasiswa atau subsidi terhadap mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas. Harapannya, skema kuliah gratis dapat dinikmati secara lebih adil.
3. Kebijakan yang Berfokus pada Kesetaraan dan Keadilan
Pendidikan tinggi gratis perlu didukung kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan memastikan hak pendidikan yang sama bagi semua mahasiswa, sedangkan keadilan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.
"Agar mahasiswa kurang beruntung dapat mencapai kualitas lulusan yang setara," pungkasnya.
Simak Video "Video Kampus Harvard Kasih Kuliah Gratis, Ini Kriterianya..."
(nir/twu)