.webp)
Pembahasan terkait wacana pendidikan gratis hingga kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) masih bergulir. Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Mursalim Nohong SE MSI CRP CWM turut angkat bicara.
Mursalim mengatakan, pendidikan gratis tetap perlu biaya, hanya saja ditanggung negara. Di samping membiayai biaya operasional, penggunaan anggaran pendidikan juga perlu mencakup kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana.
Karena itu, pemerintah menurutnya perlu memperkuat sumber pendapatan negara. Alih-alih mengandalkan kenaikan pajak, Mursalim mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan BUMN dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai pendidikan digratiskan tetapi kemudian pajak dinaikkan. Saya kira banyak sumber-sumber yang lain," kata Mursalim.
Hal tersebut ia sampaikan pada program Ekonotalks Unhas TV "Pemerintah Bakal Gratiskan Pendidikan TK-Perguruan Tinggi, Sanggupkah APBN Kita?" bersama Kautsar Ardiansyah, Rabu (7/10/2026) lalu, dikutip dari laman Unhas TV.
Kualitas Pendidikan Harus Dijaga
Lebih lanjut, isu pendidikan gratis hingga kuliah menurutnya tidak hanya soal sebatas siapa yang menanggung biayanya, tetapi bagaimana agar kualitasnya bisa dijaga. Ia mengingatkan, pendidikan gratis merupakan investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran negara.
Karena itu, kendati manfaatnya tidak langsung terasa saat anggaran dikeluarkan, dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun lewat peningkatan pendapatan masyarakat, produktivitas, hingga penerimaan negara.
Mursalim menambahkan, berkaitan dengan menjaga kualitas, pemerintah juga harus memastikan kebijakan pendidikan gratis tidak hanya tentang biaya pendidikan yang digratiskan. Pembiayaan juga harus merespons kebutuhan untuk menjaga kualitas guru dan dosen, menyediakan akses tenaga pendidik dan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana, laboratorium, hingga akses internet.
Ia menjelaskan, pembiayaan pada aspek-aspek tersebut terutama penting bagi yang warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan begitu, pemerataan pendidikan di daerah 3T juga bermakna bahwa kualitasnya setara dengan pendidikan di wilayah yang lebih maju.
Tantangan AI
Pendidikan berkualitas dikatakan Mursalim akan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri, serta menjadi investasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia jelang 2045.
Sementara itu, perguruan tinggi menurutnya perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan kompetensi masa depan yang terdisrupsi perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
"Dia hanya seharusnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sebuah pekerjaan," tuturnya.
