Skor PISA 2025 Disorot, Pakar Unair Ungkap Masalah Pendidikan Indonesia

ADVERTISEMENT

Skor PISA 2025 Disorot, Pakar Unair Ungkap Masalah Pendidikan Indonesia

Kalila Untsa - detikEdu
Jumat, 25 Sep 2026 08:30 WIB
Skor PISA 2025 di ASEAN
Ilustrasi skor PISA 2025 untuk negara ASEAN Foto: Ilustrasi AI diolah oleh ChatGPT
Jakarta -

Programme International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis awal September 2026 lalu merupakan penilaian internasional untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang membaca, matematika, sains dan ditambah satu asesmen baru yaitu computational problem solving (CPS).

Hasil penilaian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja sistem pendidikan masing-masing negara. Data PISA juga memungkinkan adanya perbandingan secara internasional dan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan.

Studi ini diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. OECD merupakan organisasi antarpemerintah yang memiliki 38 negara anggota, yang sebagian besar merupakan negara maju.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil skor PISA 2025 Indonesia hampir sama dengan periode sebelumnya yaitu 2022. Matematika dengan 364 poin (turun 2 poin), membaca 365 poin (naik 7 poin dari 2022), dan sains 389 (naik 6 poin). Sementara itu CPS yang menjadi asesmen baru pada periode ini, menjadi yang tertinggi dengan 427 poin.

ADVERTISEMENT

Asesmen ini melibatkan 14.168 siswa dari 419 sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Jumlah ini diperkirakan mewakili 3.995.000 populasi siswa berusia 15 tahun.


Skor PISA 2025 Cerminan Pendidikan Indonesia?

Meskipun terdapat kenaikan dalam hal skor PISA 2025 bidang sains dan membaca, secara keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia masih belum bisa mengatasi tantangan yang ada.

Secara global, Indonesia berada di peringkat yang cukup rendah mengenai hasil skor PISA 2025. Di ASEAN sendiri, Indonesia menempati peringkat 6 dari 8 negara yang mengikuti survei ini.

Guru besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra Msi, rendahnya skor PISA menunjukkan kebijakan pendidikan belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, memperlihatkan lemahnya kemampuan negara dalam mengatasi persoalan pendidikan.

"Menurunnya skor PISA dapat dibaca sebagai stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Selain itu, siswa kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi. Seperti media digital dan kecerdasan buatan (AI), yang memudahkan proses belajar. Tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam," tuturnya dikutip dari laman resmi kampus, Kamis (24/9/2026).

Selain itu, ia menyoroti partisipasi lingkungan sosial yang belum optimal. Kondisi tersebut mencakup peran orang tua, iklim sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan dukungan, materi, serta pengetahuan yang bermakna bagi peningkatan kualitas belajar siswa.

"Keluarga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak. Sementara itu, iklim belajar di sekolah perlu mendorong siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk membentuk siswa yang berkualitas," katanya.

Selain keluarga dan masyarakat, Prof Tuti juga menyampaikan bahwa perubahan sosial dan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya penurunan motivasi siswa untuk belajar secara serius. Padahal, perubahan tersebut juga membawa kemudahan bagi siswa untuk belajar.

Berdasarkan rekomendasi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), selaku penyelenggara PISA, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti misalnya pemerataan akses, fasilitas, dan sarana pembelajaran, terutama di wilayah terpencil, terluar, terdalam, dan terisolasi.

"Proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, seharusnya berfokus pada aspek-aspek dasar seperti kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan digital, dan pemecahan masalah yang kolaboratif. Selain itu, transformasi kurikulum, inovasi model-model pembelajaran yang responsif dan inovatif, serta pemerataan akses dan fasilitas belajar di Indonesia harus menjadi prioritas," tutup sang guru besar.



(pal/pal)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads