Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengundang bakal calon presiden (bacapres) 2024 untuk beradu gagasan. Menurut keterangan resmi yang diterima detikEdu dikutip Jumat (25/8), debat akan berlangsung pada 14 September 2023 mendatang.
"Kami sudah melayangkan tantangan bagi setiap bacapres yang kini ada, Ganjar, Anies, dan Prabowo, untuk datang ke UI agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasan-gagasannya untuk bangsa sejak dua hari yang lalu," tulis keterangan resmi tersebut.
"Hingga hari ini, kami mendapat respon positif dari Ganjar, Anies, maupun Prabowo. Berdasarkan pernyataan langsung ataupun melalui para jubirnya, mereka menyatakan siap datang dan beradu gagasan dengan mahasiswa UI," lanjutnya.
BEM UI mengatakan akan mengirimkan undangan resmi pada bacapres. Debat terbuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.
Debat bacapres ini beriringan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, dikatakan pembolehan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, selama mendapat izin dari penanggung jawab serta tanpa atribut kampanye pemilu.
Diperbolehkannya kampanye di satuan pendidikan termasuk universitas merupakan hal yang baru. Putusan ini sontak menuai beragam tanggapan mulai dari Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) hingga Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Lalu, bagaimana dengan pihak universitas?
Tanggapan Pihak UI
Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan UI menghormati kebebasan akademik civitas akademiknya untuk berdiskusi dan menawarkan solusi atas masalah dan dinamika masyarakat sekarang ini.
"Jika pada waktunya nanti di dalam kampus akan dibahas berbagai gagasan para tokoh bangsa tentang masa depan Indonesia, maka seyogyanya penelaahannya dilakukan secara ilmiah dalam koridor kegiatan akademik," jelasnya kepada detikEdu dikutip Jumat (25/8/2023).
Mengenai debat bacapres yang akan berlangsung pada 14 September, Amelita menegaskan apabila saat ini belum memasuki masa kampanye. Pendaftaran calon presiden dan calon presiden juga belum dimulai.
"Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan sebelum adanya penetapan capres-cawapres belum merupakan kampanye capres-cawapres," tegasnya.
Dosen Vokasi UI itu juga menyinggung Putusan MK mengenai dibolehkannya kampanye di satuan pendidikan. Hingga saat ini, UI akan menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendikbudristek
"Sebagai perguruan tinggi negeri, UI selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk berkaitan dengan Pemilu. Juga pada kebijakan Kemendikbudristek RI yang pada waktunya nanti tentu akan memberi arahan berkaitan dengan kampanye Pilpres 2024," ujarnya.
Simak Video "Video: 6 Keprihatinan Guru Besar FKUI Terkait Pendidikan-Kesehatan di RI"
(nir/nwk)