.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk dana pendidikan sebesar Rp 660,8 Triliun. Hal ini, paparnya, guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.
"Disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen APBN, tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam Antara, Rabu (16/8/2023).
Jokowi menyebut Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya Peningkatan Kualitas SDM Indonesia
Adapun upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada sejumlah aspek, yaitu pengingkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas PAUD.
Selain itu, Jokowi juga mendorong peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Hal ini ia tekankan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta peguatan konetivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
Pihaknya juga memastikan komitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Dana Kesehatan Sebesar Rp 186,4 T
Untuk mendukung kesehatan dan produktivitas SDM, pemerintah menganggarkan dana kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun atau setara dengan 5,6 persen dari APBN.
Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.
Adapun anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun. Termasuk di dalamnya, bantuan KIP Kuliah.
"KIS KIP KIP Kuliah PKH Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," jelas jokowi.
(nir/faz)
