Pagu Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp 612,2 Triliun, Bagaimana Alokasinya?

Pagu Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp 612,2 Triliun, Bagaimana Alokasinya?

Devi Setya - detikEdu
Selasa, 27 Sep 2022 11:00 WIB
Nadiem Makarim
Mendikbudristek Nadiem Makarim Foto: Instagram @nadiemmakarim
Jakarta -

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Menteri Nadiem Makarim baru saja menggelar rapat bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat kerja yang digelar Senin (26/9) ini membahas alokasi anggaran dan usulan Kemendikbudristek untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA 2023.

Mendikburistek menjelaskan, secara nominal, terjadi peningkatan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Pagu Anggaran TA 2023, anggaran fungsi pendidikan awalnya dialokasikan sebesar Rp 608,3 triliun. Kemudian dalam Pagu Alokasi ditingkatkan menjadi Rp 612,2 triliun.

Terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 3,9 triliun yang dialokasikan sebagai dana cadangan bidang pendidikan. Namun, alokasi anggaran untuk Kemendikbudristek pada TA 2023 tidak mengalami perubahan dari pagu sebelumnya, yaitu sebesar Rp 80,22 triliun.

Alokasi Dana Pendidikan dalam RAPBN 2023

Dalam kesempatan ini, Menteri Nadiem menyampaikan informasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dengan nominal sebesar Rp 128 triliun.

"Porsi Kemdikbudristek pada Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar 13 persen dari total anggaran pendidikan, yakni Rp 80,22 triliun," jelas Nadiem.

Anggaran fungsi pendidikan tidak hanya dialokasikan melalui Kemendikbudristek saja. Anggaran fungsi pendidikan juga dialokasikan untuk kementerian ataupun lembaga lain yang memiliki lembaga pendidikan.

Anggaran fungsi pendidikan juga dialokasikan melalui transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Nadiem merinci, alokasi DAK bidang pendidikan dalam RAPBN 2023 adalah sebesar Rp128 triliun, terdiri dari DAK Nonfisik sebesar Rp112,8 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp15,82 triliun.

DAK bidang Pendidikan Nonfisik mencakup:

1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp 1,47 triliun.
2. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 50,45 triliun.
3. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp 1,66 triliun.
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 53,56 triliun.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 4,04 triliun.
6. BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 1,46 triliun.
7) Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya sebesar Rp 169,97 miliar.

Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek juga akan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 10,15 triliun. Diungkapkan Menteri Nadiem, tambahan anggaran ini ditujukan untuk program KIP Kuliah, KIP untuk SD, SMA, dan SMK.

Tak hanya itu, anggaran ini juga rencananya akan dialirkan untuk revitalisasi Candi Muaro Jambi, Museum Nasional, program Pendidikan Vokasi, Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan biaya lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menjelaskan bahwa kebijakan DAK Fisik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pengalokasian DAK sesuai dengan Kebijakan Pemerintah
untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

Rincian kegiatan pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan:

1. Rehabilitasi dan pembangunan ruang serta penyediaan sarana untuk seluruh jenjang pendidikan
2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan (SD, SMP, SMP, SMK, pada daerah dengan angka literasi rendah)
3. Rehabilitasi lapangan olahraga
4. Pembangunan ruang praktik peserta didik (RPS) dan penyediaan alat praktik utama untuk SMK
5. Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA, SMK, SLB untuk daerah yang belum memiliki SMA/SMK dan SLB
6. Pengembangan perpustakaan yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan Nasional dengan anggaran sebesar Rp525 miliar.

Usulan Penyesuaian Anggaran Kemendikbudristek

Demi kelancaran sistem pendidikan yang sudah masuk dalam program, Kemendikbudristek memiliki usulan untuk beberapa penyesuaian yang mencakup, antara lain:

1. Penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam Pagu Anggaran.
2. Penataan anggaran pada output prioritas, termasuk sinkronisasi anggaran dan kegiatan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan.
3. Pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit utama.
4. Penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru.

Suharti mengatakan, dengan adanya berbagai penyesuaian anggaran ini, Kemendikbudristek ingin memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Contohnya seperti event kebudayaan, agar bisa diselenggarakan lebih berkualitas dan bisa mendukung perekonomian.

"Selain melalui anggaran yang dialokasikan melalui Kemendikbudristek, anggaran untuk bidang kebudayaan juga disediakan melalui Dana Abadi Kebudayan. Tahun depan Dana Abadi Kebudayaan ditambah sebesar Rp 2 triliun sehingga secara total sudah memenuhi apa yang dijanjikan oleh Bapak Presiden yakni sebesar Rp 5 triliun," terang Suharti.

Ia menambahkan, usulan mengenai penyesuaian anggaran ini juga dilakukan demi memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

"Terkait teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, jumlah pengguna diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara signifikan sehingga dibutuhkan penguatan sistem," lanjut Suharti.

Dukungan dari Mayoritas Anggota DPR Komisi X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa Komisi X bersepakat dengan Kemendikbudristek untuk mendukung program-program strategis nasional yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Komisi X menekankan agar Kemendikbudristek memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN TA 2023 yang telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Terhadap alokasi anggaran tersebut, mayoritas fraksi di Komisi X DPR RI menyetujui dengan catatan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut" ucap Fikri.



Simak Video "Respons Masyarakat Tentang Kebijakan Kemendikbudristek"
[Gambas:Video 20detik]
(dvs/twu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia