.webp)
Presiden Joko Widodo menyebutkan, sejak 2015 hingga 2023, pemerintah telah mempersiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total Rp 3.212 triliun. Jumlah tersebut mencakup Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan KIP Kuliah.
Presiden turut mengatakan, Indeks Pembangunan manusia di Indonesia pada 2022 menjadi 72,9%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sendiri, IPM Indonesia adalah sebesar 72,29 poin pada 2021. Skor ini meningkat sebanyak 0,49% daripada tahun sebelumnya yang 72.94 poin.
"Kita telah berhasil menaikkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9% di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5% di tahun 2022," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI (16/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyiapkan anggaran perlindungan sosial, total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan program Kartu Prakerja," lanjutnya.
Presiden Jokowi mengatakan, SDM Indonesia yang sudah dipersiapkan harus memperoleh lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional.
"Sehingga, kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi turut mengatakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak pada tahun 2030-an merupakan peluang besar untuk meraih Indonesia emas 2045.
"Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita," kata Jokowi.
(nah/nwk)
