.webp)
Hairul Anisa tampak semringah saat menerima bantuan pendidikan senilai Rp 5,7 juta per semester dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Anisa merupakan putri dari penjual cilok di Desa Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat ini, Anisa berstatus mahasiswi semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB. Penyerahan KIP itu dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bersama Rektor UNU NTB Baiq Mulianah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Senang dan bersyukur sekali. Bantuan ini sangat berarti untuk kelanjutan kuliah saya," ujar Anisa ditemui di kediamannya, Senin (19/10/2026).
Lalu Hadrian Irfani atau yang akrab disapa Lalu Ari mengungkapkan Anisa adalah satu dari sekitar 1.500 mahasiswa di Pulau Lombok yang menerima bantuan KIP Kuliah tahun ini. Seluruh penerima bantuan pendidikan itu berasal dari kampus negeri dan perguruan tinggi swasta.
Menurut Lalu Ari, penerima bantuan KIP Kuliah telah melalui proses verifikasi ketat sesuai ketentuan syarat desil 1 hingga desil 4. Verifikasi dilakukan atas kerja sama dengan stakeholder terkait.
"Semuanya memenuhi syarat. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan terjadi jual-beli (kuota) dan sebagainya, saya sampaikan itu hoaks. Bagaimana mau jual-beli, prosesnya langsung diusulkan dan dananya masuk langsung ke rekening penerima," tegas Lalu Ari.
Ketua DPW PKB NTB itu juga menepis tuduhan bahwa bantuan KIP Kuliah salah sasaran. Khusus di NTB, dia berujar, belum ditemukan kasus penerima dari kalangan berkecukupan.
"Kalau ada yang mengatakan orang kaya dapat KIP Kuliah, di NTB ini belum saya temukan. Kalau memang ada, sampaikan langsung ke saya," imbuhnya.
Lalu Ari meminta Anisa dan seluruh penerima KIP Kuliah di NTB memanfaatkan bantuan tersebut untuk menunjang kegiatan akademik seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga biaya hidup (living cost). Dia juga meminta para penerima tidak menggunakan dana stimulan yang diberikan untuk judi online (judol).
"Silakan manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya, fokus belajar, dan persiapkan diri untuk meraih masa depan. Living cost itu untuk keperluan perlengkapan dan kebutuhan kuliah," kata Lalu Ari.
"Jangan digunakan untuk judi online, jangan dipakai untuk menikah dulu," imbuhnya.
Lalu Ari menegaskan DPR RI dan pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kuota KIP Kuliah bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu di NTB. "Kami ingin agar makin banyak anak kurang mampu seperti Anisa anak penjual cilok lainnya yang bisa meraih cita-cita di jenjang perguruan tinggi," pungkasnya.
(iws/iws)
