.webp)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana membangun kantor perwakilan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencana itu menyusul dari jumlah kasus dan permohonan perlindungan di NTB yang diklaim terus meningkat setiap tahunnya.
Wakil Kepala LPSK, Wahyudin, mengatakan rencana membangun kantor perwakilan di NTB itu sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya. Bahkan, Wahyudin mengeklaim sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya kami sudah persiapan sudah lumayan. Tahun lalu sudah ada sarana dan prasarana disiapkan Pemprov (NTB) di Jalan Koperasi (Kota Mataram)," kata Wahyudi, Rabu (14/10/2026).
Hanya saja, waktu itu belum bisa direalisasikan. Kemungkinan, kantor perwakilan NTB itu mulai ada pada 2027.
"Mudah-mudahan bisa beroperasional tahun 2027 untuk kantor perwakilan," ungkapnya.
Salah satu pertimbangan membentuk kantor perwakilan itu karena meningkatnya permohonan perlindungan korban atau saksi ke LPSK. Juga kasus tindak pidana yang terus meningkat setiap tahunnya.
Menurut Wahyudin, NTB berada di tingkat 15 daerah dengan permintaan permohonan perlindungan. Berdasarkan data LPSK dari Januari hingga Desember 2026, tercatat LPSK menerima sebanyak 14.069 permohonan dari seluruh Indonesia.
"Ada di tengah-tengah kayaknya. Saya lupa itu di peringkat ke berapa. Mungkin ada di 15 atau 10, di antara itu ya, lebih kurang," sebutnya.
Angka permohonan perlindungan dari NTB, lanjutnya, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2026 ini saja, sudah 188 permohonan perlindungan yang diterima LPSK.
"Dari presentasi yang tadi, meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak banyak ya. Kalau tidak salah di tahun 2025, itu ada 138 atau 137 (permohonan). Tahun ini (2026) sudah 188. Ada peningkatan lah dari jumlah itu," tandasnya.
