.webp)
Sebanyak 21 jabatan eselon II hingga eselon IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih lowong. DPRD NTB mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera mengisi jabatan lowong tersebut.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, mengatakan banyaknya jabatan lowong tersebut harus segera diisi belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) di NTB yang mencapai target kinerja di atas 90 persen. Salah satunya posisi direktur Rumah Sakit (RS) HL Manambai Abdulkadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu juga Direktur RS Manambai lowong. Karena dapat grade B, jadi dia harus eselon II B. Maka yang dibutuhkan sekarang eselon II itu dua orang, termasuk jabatan kepala Bapenda NTB yang ditinggalkan oleh almarhum Lalu Herman Mahaputra alias dr Jack," kata Akri, Senin (31/8/2026).
Akri membeberkan 21 jabatan lowong itu terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III 11 orang, dan eselon IV 8 orang. Menurutnya, 11 jabatan eselon III yang lowong tersebar di hampir seluruh OPD Pemprov NTB hingga tingkat kepala sekolah.
"Kami minta nanti semua jabatan lowong ini harus segera diisi sesuai dengan proporsionalitas," imbuhnya.
Politikus PPP juga meminta BKD NTB menerapkan sistem meritokrasi dalam proses pengisian jabatan. Berdasarkan evaluasi DPRD NTB, dia melanjutkan, pengisian jabatan sebelumnya kerap tidak sesuai dengan kompetensi.
Akri mendorong skema rekrutmen diproses cepat dengan menerapkan manajemen talenta, sesuai dengan arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. DPRD NTB memberi tenggat waktu agar seluruh kursi kosong tersebut rampung terisi paling lambat akhir September 2026.
"Akhir bulan September minimal sudah terisi. Karena itu berpengaruh terhadap kinerja. Kalau Plt (Pelaksana Tugas) itu kan tidak bisa membuat kebijakan penuh, makanya harus selesai," imbuhnya.
Akri lantas menyoroti kinerja OPD yang belum optimal dalam enam bulan terakhir. Ia menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terkait hal itu, terutama memasuki pembahasan APBD Perubahan. Menurutnya, progres realisasi program masing-masing OPD saat ini rata-rata baru menyentuh angka 80-90 persen.
"Saya kira dalam enam bulan terakhir ini ada plus-minusnya. Kalau dari tingkat kinerja pelayanan publik, nanti pemantauannya langsung oleh gubernur, sementara kami di dewan mengevaluasi hampir seluruh OPD berdasarkan realisasi kinerjanya," pungkas Akri.
(iws/iws)
