.webp)
Pergantian sekaligus penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani, pun meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat memperjualbelikan lokasi atau titik pembangunan SPPG.
"Jangan percaya jual beli titik lokasi, apalagi dalam situasi seperti ini. Kalau ada informasi seperti itu, sebaiknya langsung dikonfirmasi ke koordinator wilayah karena mereka yang memegang sistem dan aplikasi," tegasnya, diwawancarai detikBali, Rabu (3/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fokus utama pelaksanaan MBG saat ini adalah memperluas jangkauan layanan, khususnya kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi. Fathul menegaskan transparansi pelaksanaan program MBG terus didorong melalui berbagai kanal media sosial resmi milik masing-masing SPPG.
"Proses pelaporan dan transparansi tetap berjalan. Informasi terkait gizi, harga, dan pelaksanaan program sudah diatur dan wajib disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana pada Selasa (2/6/2026). Pada, Rabu petang (3/6), Dadan dan dua tersangka lain ditahan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Fathul mengatakan pergantian pimpinan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Program prioritas presiden dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya di daerah.
"Tidak berpengaruh karena posisi itu langsung terisi. Kami meyakini pergantian ini tidak terlalu berdampak pada operasional program, baik di daerah maupun di pusat. Orang boleh berganti, tetapi prinsip dan sistem organisasi tetap berjalan," beber Asisten I Setda NTB itu.
Fathul menilai selama ini pelaksanaan program MBG di NTB berjalan dengan baik. Komunikasi antara daerah dengan BGN juga tetep berjalan meski terjadi perubahan kepemimpinan.
"Program nasional ini kita pastikan tetap berjalan. Sampai sekarang belum ada surat atau kebijakan yang mengubah pelaksanaannya. Beberapa SPPG juga masih melaporkan kesiapan operasionalnya seperti biasa," jelasnya.
Fathul juga enggan berspekulasi terkait berbagai isu yang berkembang setelah pergantian Dadan, termasuk penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung hingga Dadan ditahan.
"Kita tidak bisa menduga-duga. Yang pasti program tetap berjalan dan komunikasi dengan pusat juga tetap berlangsung," katanya.
Terkait berkurangnya anggaran BGN, Fathul mengakui sejauh ini belum ada petunjuk resmi terkait penyesuaian pelaksanaan program di daerah. Meski demikian, ia memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat tidak akan berkurang.
"Kalau kualitas tidak berkurang. Porsi tetap sama, untuk porsi kecil Rp 13 ribu dan porsi besar Rp 15 ribu. Yang sudah dilakukan saat ini adalah efisiensi distribusi dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu," tuturnya.
(hsa/hsa)
