.webp)
Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang tak kunjung teratasi memicu kemarahan warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) berunjuk rasa kantor bupati, tadi pagi, menuntut Pemkab bertindak tegas terhadap pengusaha yang masih menggunakan gas bersubsidi.
"Sampai hari ini gas masih langka. Di pengecer juga langka, susah kita dapat, makanya kami bawakan tong (tabung) gas kosong ini, supaya Pak Bupati lihat, ini saya bawa tong gas isteri dari rumah," ujar Koordinator Aksi Eko Rahadi, Senin (20/4/2026).
Eko mengatakan kelangkaan gas berdampak langsung terhadap pelaku UMKM. Mereka kesulitan menjalankan usaha karena pasokan LPG tidak tersedia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami minta Pemkab segera mencari solusi, kasihan para penjual cilok, mereka menggantungkan hidup dari hasil jualan, mereka tidak bisa lagi jualan karena gas LPG sampai hari ini masih langka," ujarnya.
Menurut Eko, kelangkaan gas dipicu oleh penggunaan gas bersubsidi oleh oknum pengusaha, seperti hotel, dan restoran. Ia menilai praktik tersebut melanggar aturan.
"Sudah jelas itu melanggar hukum, makanya kami meminta Dinas Perdagangan untuk menindak. Jangan jadi banci," kata Eko.
Eko juga menyoroti langkah Satgas yang dinilai hanya menyasar peternak ayam melalui inspeksi mendadak (sidak). Ia menyebut peternak kerap dijadikan kambing hitam.
"Pengusaha-pengusaha besar mana berani ditindak, beraninya hanya di kandang ayam, mereka hanya menjadi kambing hitam, kan kasihan carikan solusi lain. Mereka juga telah lama berusaha sebelum terjadi kelangkaan," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Juaini Taofik mengatakan akan menyampaikan tuntutan massa kepadabupati. Ia menyebut Pemkab telah melakukan sidak di sejumlah titik.
"Memang benar apa yang menjadi usulan teman-teman yang melakukan aksi hari ini, akan kami sampaikan ke pak Bupati. Salah satunya terkait dengan menambahkan kuota gas LPG baik itu yang bersubsidi maupun non subsidi," kata Juaini saat menemui massa.
Juaini mengakui salah satu kendala penanganan kelangkaan adalah belum adanya data pasti pengguna LPG subsidi di Lombok Timur.
"Terkait data belum ada, itu yang belum. Kita jujur belum ada, baru data kualitatif, fakta-fakta itu kualitatif namanya tapi kan yang menganalisisnya adalah oleh Pertamina," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan aktivitas usaha turut mendorong tingginya kebutuhan LPG. Pemkab telah melaporkan kondisi tersebut ke Pertamina untuk meminta tambahan kuota.
"Kita ingin kuota sebesar-besarnya, tetapi Pertamina untuk subsidi ini kan ada kuota keadilan juga, tidak mungkin hanya Lombok Timur tetapi tolonglah diperhatikan kalau jumlah penduduk kita sudah tahu. Nah, yang kita laporkan hari ini adalah aktivitas-aktivitas usaha kita yang meningkat ini juga pasti membutuhkan gas," kata Juaini.
(dpw/dpw)
