.webp)
Sebanyak 80 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dihentikan operasionalnya. Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar dasar, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
"Itu kan (kebijakan) dari pusat atau dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN. Itu yang mengeluarkan surat suspensi," kata Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Tengah, Muhammad Ikhsan kepada detikBali, Rabu (1/4/2026) via telepon.
Menurut Ikhsan, penghentian operasional 80 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu tertuang dalam surat nomor: 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (kebijakan) kan ada dua sih yang menyebabkan dapur-dapur itu di-suspend. Dalam arti ditutup sementara atau berhenti operasional sementara. Yaitu, IPAL kemudian SHLS," ujarnya.
Dari total 168 SPPG di Lombok Tengah, hampir separuh belum mengantongi SHLS dari Dinas Kesehatan serta belum memiliki IPAL. Kondisi ini membuat BGN mengambil langkah tegas agar pemilik dapur segera melakukan pembenahan.
"Terkait dengan IPAL. Kemudian yang SHLS ini ada beberapa nih yang kemarin sudah operasional, tapi masih belum melengkapi SLAS. Nah, itulah disebabkan adanya pemberhentian suspensi seperti itu," bebernya.
Pasca penghentian sementara, BGN memberikan waktu dua minggu kepada mitra untuk melengkapi seluruh persyaratan sejak surat diterbitkan.
"Makanya lebih cepat para mitra ini melengkapi maka akan lebih cepat. Ketika sudah nanti, mitra ini harus membuktikan dengan foto atau video dan bukti-bukti yang lain sehingga bisa diaktifkan lagi," imbuhnya.
Ikhsan menegaskan kebijakan ini tidak hanya berlaku di Lombok Tengah, tetapi juga diterapkan di seluruh wilayah NTB. Total dapur yang dihentikan sementara mencapai 302 unit.
"Jadi kita memastikan juga nih agar anak-anak khususnya penerima manfaat ini khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini mereka menerima paket MBG dari dapur yang sudah memenuhi standar. Jadi standar sesuai yang ditentukan oleh badan izin nasional, balik itu standar keamanan pangannya, termasuk tadi sarana maupun prasarana juga sesuai dengan prosedur yang ada," tegasnya.
BGN, kata Ikhsan, tidak akan berkompromi dengan mitra yang tidak memenuhi standar, termasuk aspek lingkungan dan prosedur operasional. Ia menilai program MBG harus dijalankan secara optimal.
"Jadi jangan sampai kita memberikan manfaat yang bagus, tapi di sisi lain ada yang buruk juga. Itu yang kita hindari banget, seperti itu," katanya.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat yang terdampak belum diketahui secara pasti. BGN masih melakukan pendataan pasca penghentian operasional.
"Nah itu akan kami rekap. Ini semoga mitra-mitra ini kan dengan adanya pemberian suspend ini, mereka lebih aware lagi, lebih peduli lagi. Ini kan bukan untuk siapa-siapa juga, untuk mereka juga sebenarnya kan posisinya suspend ini dari mitra juga mendapatkan benefit, kemudian beli memanfaatkan juga mendapatkan benefit," pungkasnya.
(dpw/dpw)
