.webp)
Komisioner KPU Manggarai Barat Krispianus Bheda mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal memiliki sejumlah dampak bagi partai politik (parpol). Salah satunya biaya politik meningkat karena menggelar dua kali kampanye besar.
Pemisahan pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pemilu akan digelar dua siklus. Yakni, pemilu nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI. Berikutnya, pemilu lokal, untuk pemilihan kepala daerah dan DPRD.
"Biaya politik meningkat karena dua kali kampanye besar (kampanye pemilu nasional dan pemilu lokal)," kata Kris dalam Seminar tentang Desain Penyelenggaraan Pemilu Pascaputusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, di Labuan Bajo, Rabu (10/12/2025). Seminar itu digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pembengkakan biaya politik, jelas Kris, dampak lain bagi parpol adalah rekrutmen calon terbelah. Rekrutmen untuk pemilu nasional dan daerah tidak simultan. Berikutnya fragmentasi internal partai lebih besar.
Kris mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal lebih menguntungkan partai besar (resource advantage), dan potensi penguatan aktor lokal karena siklus pemilu terpisah.
Kemudian, Kris melanjutkan, ada dampak sosial politik yang timbul. Yakni, adanya risiko polarisasi politik berulang; kenaikan beban fiskal negara dan daerah; potensi ketimpangan pendanaan penyelenggaraan pemilu antarwilayah.
"Dan peluang kualitas demokrasi lokal meningkat jika dikelola dengan baik," terang Kris.
Ia menyampaikan sejumlah rekomendasi pascaputusan pemisahan pemilu oleh MK. Pertama, rekomendasi terkait legislasi dan aturan transisi. Yakni segera menerbitkan RUU penyesuaian pemilu dan pilkada; Menata masa jabatan agar tidak terjadi legal vacuum; dan menyusun jadwal pemilu terintegrasi jangka panjang.
Kedua, pembiayaan dan transparansi politik. Yakni reformasi dana kampanye: pelaporan real time, batas sumbangan lebih ketat; penguatan pengawasan keuangan politik oleh Bawaslu; dan skema pembiayaan pemilu dua siklus harus berkelanjutan.
Ketiga, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Yakni kampanye edukasi nasional tentang dua siklus pemilu; panduan teknis sederhana bagi pemilih; dan edukasi politik tentang perbedaan isu nasional dan lokal.
Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani mengatakan pemisahan pemilu perlu didalami agar partai politik bisa menyiapkan strategi sejak dini menghadapi Pemilu terpisah itu mendatang.
"Kami butuh pendalaman itu sekaligus punya gambaran seperti apa pola yang harus bangun. Pemilu nasional bagaimana strateginya karena sudah tidak ada tandem (caleg), kalau pemilu lokal sepeti apa strateginya," kata Rikar Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat itu.
Dia mengatakan untuk menyiapkan strategi itu perlu diketahui terlebih dahulu regulasi. Untuk itulah Partai Demokrat menggelar seminar tersebut.
"Strategi ini start-nya dari regulasi, maka kalau partai politik mau bangun strategi mesti tahu dulu dia punya strategi karena itu titik start. Itu yang ingin kami dapat dari teman-teman KPU. Dan kami sudah memahami rumusannya," tandas Rikar.
