.webp)
Alokasi anggaran beras Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berkurang pada 2026 akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Akibat pemangkasan TKD itu, anggaran beras Pemkot Mataram yang awalnya sekitar Rp 275 juta atau 20 ton berkurang menjadi Rp 59 juta atau 5 ton pada 2026.
"Kurang lebih (kami hanya bisa membeli beras) 5 ton (untuk 2026). (Ini dampak dari) efisiensi anggaran. Mudah-mudahan cukup," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Mataram, Sudirman, Rabu (3/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau (tahun ini kami anggarkan) 20 ton dengan anggaran Rp 275 juta. (Kalau) 5 ton Rp 59 juta. (Pembeliannya nggak harus ditender) kalau ukuran segitu bisa langsung dibeli," sambung Sudirman.
Sudirman menjelaskan cadangan pangan berupa beras ini nantinya akan diperuntukkan untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi, kebutuhan masyarakat hingga emergency. Ia memastikan beras tersebut dipakai untuk kepentingan masyarakat.
Seperti diketahui, ada sekitar 31.046 penerima bantuan pangan di Mataram. Penerima bantuan ini tersebar di enam kecamatan, yakni Sekarbela, Ampenan, Sandubaya, Cakranegara, Mataram, dan Selaparang.
Diberitakan sebelumnya, pemangkasan dana TKD dari pusat ke Pemkot Mataram bertambah Rp 100 miliar. Walhasil, pemangkasan dana TKD yang awalnya sebesar Rp 270 miliar menjadi Rp 370 miliar.
"TKD kita (kembali dipangkas jadi) Rp 370 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram, Lalu Alwan Basri, di kantornya.
Penambahan pemangkasan dana TKD sebesar Rp 100 miliar kali ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). Alwan menegaskan Pemkot Mataram akan memangkas beberapa rencana belanja seusai dana TKD dipotong lagi.
"Banyak kegiatan (yang akan kami pangkas). Prioritas kami yang utama, kami (utamakan program) lanjutan. Misalkan saja, kantor wali kota, pembukaan Jalan Batu Bolong-Nuraksa, dan kegiatan infrastruktur dan rehab (sisanya dipangkas semua)," ujar Alwan.
"(Acara seremonial dipangkas) memang dari pusat sudah ada SOP-nya untuk pemangkasan. Termasuk perjalanan dinas 50 persen, ATK 50 persen, belanja makan dan minum 50 persen, dan (masih) banyak yang sudah dipangkas," imbuh Alwan.
Di sisi lain, Alwan berharap Pemkot Mataram bisa mendapatkan transferan dana dari pemerintah pusat pascapemangkasan TKD hingga Rp 370 miliar. Mengingat, saat ini terjadi pemangkasan kegiatan besar-besaran di lingkup Pemkot Mataram.
"Mudah-mudahan ada transferan lagi dari pusat untuk bisa naikkan sedikit. (Setidaknya) ada harapan. (Kemarin Pak Dirjen berkomentar) ada beberapa kegiatan yang kita harapkan bisa bersinergi dengan pusat. Ini (bentuk) sinergi kita dengan pusat. Karena dananya kan ada di pusat," tuturnya.
(hsa/hsa)
