.webp)
Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Kamis (10/7/2025). Pandangan umum fraksi Gerindra itu dibacakan Kanisius Jehabut.
"Fraksi Gerindra juga prihatin dengan penurunan signifikan target PAD dalam rancangan perubahan ini, yang turun sekitar 11,79% dibanding target APBD Induk," kata Kanisius.
Ia mengatakan penurunan target PAD dalam rancangan APBD-P 2025 ini menunjukkan potensi PAD di Manggarai Barat belum digarap maksimal. Yakni, pajak, retribusi, dan sumber PAD lainnya.
"Penyesuaian ini menunjukkan bahwa potensi nyata di sektor riil seperti pungutan kapal wisata, optimalisasi retribusi, pemanfaatan potensi pajak penerangan jalan, dan kontribusi dari pengelolaan tanah dan properti belum digarap dengan sungguh-sungguh," tegas Kanisius.
Fraksi Gerindra memandang bahwa kebijakan pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 belum sepenuhnya mencerminkan respons yang kuat dan optimistis di tengah dinamika semester pertama yang menuntut perbaikan nyata.
"Berdasarkan realisasi per 30 Juni 2025, PAD baru mencapai sekitar 32,18% dari target APBD Induk, dengan komponen pajak daerah, retribusi, dan deviden yang belum maksimal ditopang potensi riil," kata Kanisius.
"Kami mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar menurunkan target untuk menjaga keseimbangan kertas, tetapi justru harus merumuskan langkah-langkah terobosan dan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan yang nyata di lapangan," lanjut dia.
Fraksi Gerindra kembali menegaskan pentingnya sinergitas fiskal dengan instansi vertikal seperti KSOP, PLN, BPN, dan stakeholder strategis lainnya. Potensi pungutan jasa kapal wisata, dan pajak-pajak turunannya wajib dibicarakan dengan pendekatan win-win solution agar daerah memperoleh kontribusi fiskal yang sepadan dengan beban pengelolaan dan pelayanan di lapangan.
"Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki manajemen pemungutan, menutup kebocoran, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh potensi PAD di sektor primer pertanian, peternakan, perikanan dapat diintegrasikan ke sumber pendapatan riil daerah," kata Kanisius.
"Dengan demikian, kebijakan pendapatan dalam APBD Perubahan 2025 harus menjadi refleksi tanggung jawab fiskal daerah responsif, terukur, realistis, tetapi juga progresif dan menantang untuk mendukung cita-cita kemandirian fiskal Manggarai Barat ke depan," tandas dia.
Diketahui, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menurunkan target PAD Manggarai Barat tahun anggaran 2025. Target PAD dalam APBD induk 2025 sebesar Rp 318 miliar lebih diturunkan menjadi Rp 280 miliar lebih dalam rancangan APBD Perubahan 2025.
(hsa/hsa)
