.webp)
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), akan membentuk tim percepatan pembangunan yang sebagian anggotanya berasal dari tim transisi. Tim transisi tersebut terdiri dari tujuh orang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, tim percepatan akan diisi oleh berbagai kalangan, termasuk mantan aparatur sipil negara (ASN) serta individu yang memahami anggaran dan program pemerintahan.
"Kemungkinan ini tidak diisi ASN karena ini nanti memperkuat kerja ASN dari dalam," kata Iqbal seusai rapat pimpinan di Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal menegaskan pola pembentukan tim percepatan masih dalam kajian agar tidak melanggar aturan. Ia juga menyebutkan bahwa ada anggota tim transisi yang akan masuk ke tim percepatan karena telah memahami struktur anggaran.
"Itu sedang dipikirkan supaya tidak melanggar aturan. Belum kami putuskan berapa orang isinya. Ada orang dari tim transisi masuk tim percepatan sudah memahami struktur anggaran," ujarnya.
Tim kecil ini akan membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam percepatan program dan kegiatan. "Jadi tetap di depan adalah OPD," kata Iqbal.
Iqbal menyatakan bahwa penggajian tim percepatan akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi NTB.
"Ya dari APBD. Jadi bagaimana dimasukkan ke dalam aturan supaya tidak melanggar aturan," tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini.
Meski diberikan insentif dari APBD, tim ini berbeda dengan staf khusus pada era gubernur sebelumnya. "Jadi bukan orang dikasi gaji tanpa kerja. Ini tim kecil kompak bisa berfungsi membantu percepatan," cetusnya.
Iqbal memastikan bahwa tim percepatan diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian serta memahami penganggaran dan perencanaan program di Pemprov NTB.
"Mereka tidak akan eksekusi dan merencanakan, cuma membantu sinkronisasi dan percepatan," tandasnya.
Sebelumnya, Iqbal dan Dinda telah merencanakan pembentukan tim percepatan pembangunan untuk mengatasi berbagai persoalan di NTB. Saat ini, pemetaan permasalahan di NTB masih mengandalkan birokrasi internal dari organisasi perangkat daerah.
"Nanti kami akan membentuk tim percepatan yang membantu birokrasi untuk perkuatan koordinasi percepatan pembangunan di NTB," kata Iqbal, Rabu malam (5/3).
(dpw/dpw)
