Proses pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kosong di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bakal dikembalikan ke sistem. Proses tender proyek juga dikembalikan ke dalam sistem.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut tidak ada ruang bagi calo jabatan di NTB. Dia memastikan keluarga, sahabat, tim pemenangan, hingga orang terdekat, seperti istrinya, tidak boleh mengiming-imingi jabatan.
Baca juga: Gubernur Iqbal: Nggak Ada 100 Hari Kerja |
"Calo jabatan pasca Pilkada itu pasti lahir. Saya pastikan tidak ada otorisasi apa pun untuk berbicara kepada saya soal jabatan," ujarnya setelah meninjau Command Center di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa cawe-cawe menjadi calon jabatan. Selain itu, dia juga mewanti-wanti adanya calo proyek di Pemprov NTB.
"Saya tegaskan teman tidur saya, istri saya, pun tidak ada otorisasi. Apalagi orang yang tidak tidur sama saya," tegasnya.
Iqbal memastikan urusan tender proyek dan pengisian jabatan di Pemprov NTB semua dikembalikan ke dalam sistem. "Urusan pemerintahan ini orang yang ada di dalam pemerintahan itu. Jadi biarkan di dalam bekerja," ujarnya.
Terkait pejabat 'impor', Iqbal juga masih mengkajinya. Dia tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan pejabat impor.
"Kalau ada kebutuhan, kami minta. Tapi belum sampai ke arah situ," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri berpeluang diisi oleh orang luar NTB atau 'pejabat impor'. Iqbal mengatakan banyaknya jabatan kosong di tingkat kepala OPD atau kepala dinas menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan setelah dirinya dilantik 20 Februari 2025.
"Prioritas awal kami mewujudkan meritokrasi. Itu pondasi awal kami. Bulan awal (pasca pelantikan) teman-teman akan banyak fokus ke situ (jabatan kosong)," jelas Iqbal, Minggu (9/2/2025).
Iqbal menuturkan ada peluang jabatan kosong di NTB diisi pejabat dari luar NTB. Menurut dia, pejabat dari atau luar NTB tidak akan menjadi permasalahan.
(nor/nor)