.webp)
Para kepala desa (kades) di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta anggota DPR RI Mahdalena dan Mori Hanafi agar mendesak pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi hutan gundul yang memicu terjadinya banjir.
Ada beberapa kades yang menghadiri pertemuan di kantor Desa Nanga Wera, Minggu (16/2/2025). Antara lain, Kades Nunggi, Mandala, Wora, dan Nanga Wera. "Kami harapkan hutan yang gundul segera dipulihkan," ucap Kades Nanga Wera, Umar.
Dia menuturkan kondisi hutan di wilayah Kecamatan Wera dan Ambalawi cukup memprihatinkan. Selain maraknya penebangan liar, hutan menjadi gundul juga disebabkan masifnya aktivitas pembukaan ladang liar untuk lahan tanam jagung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerusakannya sudah cukup parah karena masifnya ilegal logging dan perladangan liar," ujar Umar kepada dua anggota DPR daerah pemilihan (dapil) NTB 1 itu.
Umar juga mendesak Kemenhut agar mengevaluasi program buka lahan di wilayah hutan tutupan negara di Desa Wora, yang merupakan wilayah hulu.
"Kondisi kerusakan hutan di Desa Wora dan sekitarnya saat ini harus ditangani serius oleh Kemenhut," harapnya.
Umar khawatir jika kondisi itu terus dibiarkan dan tidak ditangani secara serius, Desa Nanga Wera akan menjadi sasaran terjangan banjir. Apalagi, Nanga Wera adalah wilayah hilir.
"Kami tak ingin banjir yang merenggut nyawa sejumlah warga kami kemarin kembali terjadi," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR, Mahdalena, mengaku sangat prihatin dengan kondisi kerusakan hutan di Bima. Terkait permintaan sejumlah kades di Kecamatan Wera, dia akan berkoordinasi dengan komisi di DPR RI yang bermitra dengan Kemenhut.
"Memang kondisi kerusakan hutan di Bima cukup memprihatinkan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Mahdalena juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ambalawi dan Wera belum lama ini. Terkait dampak banjir, dia juga telah berkoordinasi dengan Kemensos dan BNPB.
(hsa/hsa)
