.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, bakal mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk merestrukturisasi alias perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) saat sudah menjabat. Ranperda itu bakal diajukan buntut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Iqbal mengatakan restrukturisasi organisasi itu akan diusulkan ranperda-nya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Tujuannya, supaya struktur OPD di Pemprov NTB tidak terlalu gemuk. Perampingan OPD bakal berimbas ke penurunan belanja pegawai.
"Kita tahu, anggaran biaya modal pegawai kita itu ketentuan nasional 30 persen maksimal dari APBD. Sekarang itu hampir 35 persen," ujar Iqbal saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Mataram, Minggu (9/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal menilai rencana strukturisasi itu berpotensi memangkas anggaran sebesar Rp 168 miliar lebih yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, perampingan struktur OPD Pemprov NTB dinilai akan dapat menekan pengeluaran belanja pegawai.
Iqbal menilai efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diteken Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi untuk kemajuan.
"Efisiensi ini kan artinya ada sesuatu yang lebih besar yang dikerjakan. Kalau kita mundur satu langkah untuk maju 10 langkah, why not? Kalau ada pengorbanan yang harus kita lakukan yang harus membuat kita maju, itu bagian dari strategi yang dilakukan Presiden Prabowo," tegas Iqbal.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki itu bahkan menyebut pemerintah kehilangan sense of priority dalam penganggaran. Pemerintah daerah, ujar Iqbal, terkadang kehilangan cita rasa prioritas dalam menggunakan anggaran negara.
"Jadi, apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang ini adalah mencoba fokus pada satu sampai dua prioritas, tidak mungkin selesaikan semua hal. Jadi kami selesaikan hal paling penting, (hal yang) paling mendesak (akan) kami selesaikan," terang Iqbal.
Menurut Iqbal, salah satu tujuan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran adalah fokus pada langkah penurunan jumlah kemiskinan. Dia mencontohkan, anggaran negara habis untuk alat tulis kantor (ATK) saja menghabiskan Rp 47 triliun. "Itu kan menunjukkan kita tidak punya prioritas selama ini," katanya.
Iqbal mengatakan pemerintah sejatinya tidak bisa membangun daerah dengan hanya mengandalkan APBD. Untuk itu pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain.
"Itu yang dilakukan kita lakukan efisiensi. Masih banyak pengeluaran kita yang tidak efisien di daerah ini dan banyak sumber pendapatan kita tidak maksimal. Aset-aset pemerintah terbengkalai di mana-mana, tidak dimaksimalkan. Padahal, itu aset nilainya sangat besar," ujar Iqbal.
Eks Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu mengeklaim ia dan pasangannya Indah Dhamayanti Putri (Dinda) akan melakukan skenario program periode 2025-2030 untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. "Kami sudah tahu efisiensi anggaran ini akan dilakukan oleh Prabowo, jadi kami siapkan mitigasi untuk itu," katanya.
Di sisi lain, Iqbal mengakui jika pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo akan berdampak pada ekonomi di NTB. Sebab, makin sedikit pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas ke NTB.
Namun, bagi Iqbal, kunjungan yang datang ke NTB tidak hanya diharapkan dari perjalanan dinas semata. Iqbal mengeklaim akan membuat sejumlah event wisata guna menggaet lebih banyak wisatawan ke NTB. "Besok akan ada banyak event itu kami maksimalkan," ujarnya.
(hsa/hsa)
