.webp)
Sport center bakal dibangun di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. NTB dijadwalkan menjadi tuan rumah PON empat tahun lagi bersama Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, mengatakan, PON 2028 harus sudah mulai disiapkan dari sekarang, termasuk dari segi infrastruktur. "Salah satunya yang tidak kalah penting adalah dengan menyiapkan infrastruktur (sport center sehingga grand design-nya harus disiapkan mulai dari sekarang," kata Hassanudin di Mataram, Kamis (17/10/2024).
Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu menuturkan empat tahun menuju tuan rumah PON 2028 bukan waktu yang lama, bahkan akan terasa sangat singkat. Sehingga, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam hal membangun sport center.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga perencanaan yang baik tentunya akan kami persiapkan. Manakala kami gagal perencanaan, itu sama saja kami dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, mari kita siapkan dengan baik," tegas Hassanudin.
Menurut Hassanudin, pembangunan sport center bisa dipusatkan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). "Salah satu gagasannya tadi, bagaimana kalau kami bangun sport center secara terpusat di Mandalika, di samping tidak mengubah fungsi lahan. Terkait perencanaan dan mempersiapkan hal tersebut, nanti kami akan ekspos ke pemerintah pusat," tutur dia.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Tri Budiprayitno, menegaskan harus memiliki venue yang memadai untuk berbagai cabor untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Terlebih, berdasarkan pengalaman yang ada, setiap daerah yang menjadi tuan rumah PON selalu ada pembangunan GOR.
"Nah, untuk GOR dengan kapasitas nasional, apalagi internasional, kami belum memiliki. Jadi kalau berkaca pada Sumut dan Aceh, masih banyak venue yang harus kami bangun di NTB," kata Tri di Mataram.
Tri yang saat ini juga menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram itu menjelaskan pembangunan sport center demi mendukung gelaran PON 2028 mendatang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nilainya diperkirakan mencapai triliun rupiah.
"Perkiraan anggaran, kalau membangun semuanya triliunan, bisa Rp 6-7 triliun. Kalau misal diserahkan kepada daerah (kemungkinan kami tidak punya anggaran sebesar itu), artinya tetap ada kami perjuangkan melalui APBN," jelas Tri.
(hsa/hsa)
