.webp)
Chairman MotoGP Mandalika 2024 Troy Reza Warokka mengakui proses perizinan event tersebut memakan waktu cukup lama. Perizinan MotoGP Mandalika yang berbelit-belit sebelumnya diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi perizinan yang selama ini dikeluarkan memang dari sisi waktu cukup memakan waktu. Yang pasti kami harus menjalani proses, jadi selama proses itu baik harus kita jalankan," ujar Troy via telepon kepada detikBali, Selasa (25/6/2024).
Direktur InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) itu juga tak menampik banyak instansi yang ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan MotoGP. Oleh karena itu, ia menyarankan agar proses perizinannya harus terintegrasi dari pusat ke daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau bisa disinergikan untuk menyederhanakan proses perizinan ini kan lebih bagus. Untuk memudahkan proses di Indonesia agar lebih baik," jelasnya.
Troy mendukung penuh keinginan Jokowi untuk mempermudah pengurusan perizinan event, termasuk MotoGP Mandalika. Troy menilai hal itu akan mempermudah proses pelaksanaan kegiatan.
"Kalau saat ini kemudian dijadikan satu dengan proses yang lebih mudah dengan biaya yang lebih ringan tentunya kami mendukung," kata Troy.
Troy mengungkapkan proses percepatan perizinan di MotoGP akan mampu memperkuat kepercayaan orang luar negeri terhadap Indonesia sebagai tuan rumah. "Kita harus dukung bersama-sama. Karena ini penyederhanaan dan tentunya efisiensi dari berbagai sisi," tegasnya.
Seperti diketahui, perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan berlangsung pada 27 sampai 29 September 2024.
Sebelumnya, Jokowi kesal karena event olahraga sebesar MotoGP harus mengurus 13 izin. Perizinan yang berbelit-belit ini ditengarai menjadi salah satu penyebab event besar dan konser musik tak banyak yang masuk.
"Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi di Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengatakan penyelenggara MotoGP memang tidak mengurus surat perizinan, tapi diperhalus menjadi 'surat rekomendasi'. Dia mengatakan 'surat rekomendasi' ini diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat.
"Surat rekomendasi dari polsek, surat rekomendasi dari polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar," jelas Jokowi.
Dia mengatakan penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea-Cukai. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika.
Jokowi mengatakan penyelenggara suatu event di Indonesia bisa lemas gara-gara mengurus izin. Dia mengatakan penyelenggara juga bisa kehabisan uang gara-gara banyaknya izin yang diurus.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," ujarnya.
(iws/iws)
