.webp)
Sejumlah peristiwa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan dalam sepekan terakhir.
Kandasnya rencana duet Zulkieflimansyah dengan Sitti Rohm Djalillah (Zul-Rohmi) di Pilgub NTB 2024 cukup menyita perhatian publik. Sebab, pasangan ini disebut-sebut bisa menang mudah jika kembali berduet di Pilkada 2024.
Dimanika politik di NTB menjelang pilkada juga terus bergejolak. Sejumlah nama mulai bermunculan. Bahkan diperkirakan akan ada empat poros politik yang bermain di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari NTT ada sejumlah pegawai Rutan Kupang yang tak mau dimutasi. Mereka bahkan melayangkan protes ke Kanwil Kemenkumham NTT.
Ada juga perkembangan terbaru kasus mahasiswa yang diduga bunuh diri di Lombok. Ternyata, mahasiswa itu adalah korban pembunuhan.
Berikut rangkuman berita-berita di atas yang kami rangkum dengan berita lainnya dalam rubrik Terpopuler Sepekan detikBali.
Duet Zul-Rohmi Kandas di Tengah Jalan
Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah sempat digadang-gadang bakal menjadi duet kuat pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pilgub NTB) 2024. Calon pasangan ini malah bubar dan kandas di tengah jalan.
Diketahui, Zul-Rohmi adalah pemenang Pilgub NTB 2018. Setelah purna tugas pada 2023, mereka digadang-gadang bakal melanjutkan duet di Pilkada 2024.
Mantan gubernur dan wakil gubernur NTB ini bahkan diklaim akan disokong oleh partai-partai besar pendulang suara di sana. Mereka juga didukung oleh TGB Zainul Majdi yang memiliki basis massa Nahdlatul Wathan.
Beberapa waktu lalu, Zul dan Rohmi sudah bertemu. Mereka sepakat untuk melanjutkan kerja sama.
Belakangan, Sitti Rohmi Djalillah mengumumkan dia akan maju sebagai calon gubernur. Dia tak mau lagi menjadi orang nomor dua.
Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) Partai Perindo NTB itu menyatakan dirinya bakal maju Pilgub NTB bersama Bupati Sumbawa Barat sekaligus politikus PDIP Musyafirin. Alasannya, Rohmi telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pihak sebelum memutuskan maju sebagai cagub dan berpisah dengan Zulkieflimansyah.
"Saya memantapkan diri untuk berikhtiar menjadi calon gubernur NTB 2024-2029 berpasangan dengan Bapak Haji Musyafirin, Bupati Sumbawa Barat dua periode," kata Rohmi dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).
Zulkieflimansyah merespons santai pilihan politik yang diambil Rohmi. "Kami ucapkan selamat dan mendoakannya sukses," kata Zulkieflimansyah kepada detikBali, Senin (27/5/2024).
Menurut Zul, Rohmi sangat layak memimpin NTB. Rohmi mempunyai pengalaman, kapasitas, serta kapabilitas untuk memimpin NTB. "Beliau sangat membanggakan kami semua. Sangat capable dan sangat layak menjadi pemimpin kita semua," ucap Zul.
Zul mengatakan dia bersama PKS telah siap dengan segala skenario. Zul juga siap menghadirkan pertarungan Pilgub NTB yang sehat bagi masyarakat.
Adapun syarat mengusung paslon pada Pilgub NTB, parpol atau koalisi parpol pengusung, minimal memiliki 13 kursi di DPRD NTB. Pada Pileg 2024, Perindo mengamankan tiga kursi dan PDIP empat kursi. Mereka harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa mengusung duet Rohmi-Musyafirin.
4 Poros Politik di Pilgub NTB 2024
Konstelasi politik menjelang Pilgub NTB 2024 semakin menghangat. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid memprediksi sebanyak empat poros akan bertarung dalam Pilgub NTB 2024.
"Kalau melihat dari komposisi emosional yang terbangun saat ini, baik paslon dengan partai, kemudian didasari pada raihan kursi di DPRD NTB, memang idealnya akan terbentuk empat paslon," kata Ihsan Hamid kepada detikBali, Rabu (29/5/2024).
Pertama, Ihsan berujar, paslon yang sudah hampir pasti maju Pilgub NTB adalah duet Sitti Rohmi Djalillah dengan Musyafirin atau Rohmi-Firin. Paket ini hampir pasti mendapatkan dukungan PDIP dan Perindo.
Sebagai informasi, syarat mengusung paslon dalam Pilgub NTB 2024 adalah mendapat dukungan minimal dari parpol atau koalisi parpol yang memiliki 13 dari 65 kursi di DPRD NTB. Berdasarkan hasil Pileg 2024, PDIP mengamankan empat kursi dan Perindo tiga kursi di DPRD NTB.
Informasi yang dihimpun detikBali, duet Rohmi-Firin juga hampir pasti akan diusung oleh PPP yang mengamankan tujuh kursi DPRD NTB. Teranyar, PKB dengan enam kursi di DPRD NTB juga dikabarkan akan merapat mendukung Rohmi-Firin.
"Poros kedua tentu cagub petahana Zulkieflimansyah. Sekarang kan muncul duet Zul-Suhaili (Zul-Uhel). Atau Zul dengan siapapun juga masih bisa terwujud. Zul sudah pasti dapat rekomendasi PKS dan yang sudah keluar juga Hanura," terang Ihsan.
Zul sudah mengantongi rekomendasi dari PKS dengan delapan kursi DPRD NTB dan Hanura satu kursi. Zul diprediksi akan didukung oleh NasDem yang memiliki empat kursi di DPRD NTB.
Jika duet Zul-Uhel terwujud, Ihsan melanjutkan, sangat potensial juga akan mendapat dukungan dari Partai Golkar yang mempunyai 10 kursi di DPRD NTB. Untuk diketahui, Suhaili merupakan mantan Bupati Lombok Tengah 2010-2018 sekaligus mantan ketua DPD Partai Golkar NTB. Suhaili telah mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub NTB 2024.
Poros ketiga, kata Ihsan, adalah pasangan Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dengan bekas Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy. Duet Gita-Sukiman juga masih berpotensi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.
Sebelumnya, Lalu Gita telah mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub NTB. Gita juga cukup serius mengikuti mekanisme penjaringan bakal calon melalui Partai Demokrat yang mengoleksi enam kursi di DPRD NTB. Selain Rohmi-Firin, tiket PKB juga berpotensi digunakan Gita-Sukiman.
Poros terakhir yang bisa terbentuk menurut Ihsan adalah poros yang digawangi mantan Dubes RI untuk Turki 2018-2023 Lalu Muhamad Iqbal. Kendati belum mengerucut nama bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya, Iqbal diketahui telah menuntaskan dukungan parpol untuk maju di Pilgub NTB 2024.
Parpol pertama yang dikunci Iqbal adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan empat kursi DPRD NTB. Iqbal juga santer dikabarkan telah mendapatkan dukungan Partai Gerindra dengan 10 kursi DPRD NTB.
Kendati demikian, Ketua DPD Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri masih menjaga asa untuk tampil dalam Pilgub NTB 2024. Sejumlah informasi menyebutkan Pathul Bahri makin bersemangat untuk maju di Pilgub NTB setelah duet Zul-Rohmi pecah kongsi. Bahkan, Pathul dikabarkan berangkat ke Jakarta untuk memburu rekomendasi partai.
Di luar empat poros utama tersebut, Ihsan juga masih melihat ada potensi duet Suhaili-Asrul Sani dapat terwujud. Ihsan memperkirakan poros koalisi permanen untuk Pilgub NTB akan terlihat pada Juni-Juli mendatang.
"Melihat timeline dan sisa waktu yang ada, kalau parpol menetapkan dukungan di akhir Agustus, sepertinya sangat telat. Keyakinan saya satu bulan ke depan akan terlihat komposisi yang hampir permanen. Ada parpol utama sebagai pengusung, terutama yang kadernya maju akan sulit beralih dukungan. Sisanya kluster partai pengikut akan masuk dan menyesuaikan," ungkap Ihsan.
Mahasiswa Tewas Dikira Bunuh Diri, Ternyata Dibunuh
JF (23), mahasiswa asal Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dibunuh oleh tiga orang di Dusun Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya, JF ditemukan tewas tergantung, Minggu (26/5/2024), dan sempat dikira bunuh diri.
"Korban awalnya ditemukan tewas tergantung di sebuah kebun milik warga," kata Kapolres Lombok Utara, AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam keterangannya, Rabu (29/5/2024).
Didik mengungkapkan JF dibunuh oleh dua rekannya berinisial AYT (32) dan PFM (19), serta bos tempatnya bekerja, PCM (23).
"Dibunuh oleh pimpinan koperasi berinisial PCM (23), pengawas lapangan koperasi berinisial AYT (32) dan PFM (19)," kata Kuncoro.
Modus pelaku membunuh JF karena memiliki utang di koperasi sebesar Rp 500 ribu. Karena JF belum bisa membayar utang, PCM selaku pimpinan koperasi emosi dan kesal sehingga cekcok dengan JF. Saat itu, terjadi pemukulan terhadap JF.
"Korban JF sama-sama bekerja di koperasi bersama tiga pelaku. Korban baru satu minggu kerja di koperasi tersebut," ungkap Didik.
Saat terjadi cekcok, JF lantas lari dan dikejar oleh para pelaku menggunakan motor. Begitu tertangkap, JF lantas dibawa ke tanah kosong oleh ketiga pelaku. Di sana, dia kembali dianiaya. Pelaku memukul korban pada bagian punggung dan kepala menggunakan sebatang kayu. Setelah itu, JF tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal.
"Setelah itu ketiga pelaku panik. Kemudian merekayasa kejadian tersebut seolah-olah korban gantung diri. Korban diikat menggunakan baju di sebuah kayu," ujarnya.
Didik mengatakan para pelaku juga menyiramkan air ke celana korban seolah-olah korban gantung diri. Sebab, korban gantung diri biasanya mengeluarkan cairan lewat kemaluan. Salah seorang pelaku lantas melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menyebut JF diduga gantung diri.
Kepala Bulog Sumba Timur Tersangka Korupsi Beras
Kepala Cabang Perum Bulog Waingapu, Sumba Timur, Zulkarnaen, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia diduga menilap 1,5 juta kg cadangan beras pemerintah (CBP) dengan total nilai Rp 10,7 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT Anak Agung Raka Putra Dharmana mengungkapkan aksi Zulkarnaen itu dilakukan pada tahun angagaran 2023-2024.
"Hasil pemeriksaannya kami temukan ada selisih antara catatan di aplikasi ERP dan persediaan beras di gudang penampungan," ungkap Raka Putra kepada detikBali di kantornya, Jumat (31/5/2024).
 Kepala Perum Bulog Cabang Sumba Timur, Zulkarnaen, saat digiring menuju Rutan Kelas IIB Kupang. (Foto: Dok. Kejati NTT) Foto: Kepala Perum Bulog Cabang Sumba Timur, Zulkarnaen, saat digiring menuju Rutan Kelas IIB Kupang. (Foto: Dok. Kejati NTT) |
Raka Putra menjelaskan Perum Bulog Cabang Waingapu awalnya mendapat jatah beras premium sebanyak 3.600 ton dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, Zulkarnaen mengeluarkan ketersediaan beras SPHP menggunakan nota yang dibuat secara manual.
Sejumlah dokumen manual itu dikeluarkan atas perintah Zulkarnaen kepada asisten manajer Perum Bulog Cabang Waingapu, Rizki Daud Kase. Hal itu dijadikan dasar oleh pihak gudang untuk mengeluarkan beras SPHP kepada pembeli atau mitra.
"Sehingga hasil penjualan itu tidak disetorkan ke rekening penampung SPHP Kantor Cabang Waingapu, tapi disimpan di dalam brankas, laci, dan ruang kerjanya," imbuh Raka Putra.
Raka Putra tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Dari belasan saksi yang diperiksa, 12 orang di antaranya adalah pegawai Perum Bulog dan empat lainnya dari mitra kerja.
"Pasti ada lagi tersangka baru. Kalau Rizki Daud Kase itu statusnya masih saksi," ujar Raka Putra.
Diketahui, Kejati NTT mulai menyelidiki dugaan korupsi itu pada 2 April 2024. Penyidik kemudian memeriksa 15 saksi dan menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Status kasus dugaan korupsi pengadaan beras itu akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada 2 Mei 2024.
"Keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Z (Zulkarnaen) sebagai tersangka," jelas Raka Putra.
"Tersangka Zulkarnaen sudah kami tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang sejak ditangkap hingga 20 hari ke depan," pungkasnya.
Pegawai Rutan Kupang Tolak Dimutasi
Sembilan pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang menggeruduk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (30/5/2024) sekitar pukul 09.20 Wita. Musababnya, mereka menilai surat keputusan (SK) mutasi yang dikeluarkan tidak adil.
Pantauan detikBali, para pegawai itu mendatangi Kanwil Kemenkumham NTT sejak pukul 08.05 Wita. Mereka lalu diarahkan untuk berdialog dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham NTT, Maliki. Selain itu, informasi yang dihimpun detikBali, ada salah satu pegawai yang sudah dua bulan gajinya ditahan.
Salah satu pegawai Rutan Kupang, Hendro Thome, menjelaskan alasan mereka melakukan protes SK mutasi. Semuanya berawal dari adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kupang. Namun, saat diperiksa, mereka tidak terbukti melakukan pungli.
"Tetapi sayangnya kami dikenakan hukuman disiplin. Sangat miris itu. SK pelanggaran disiplin belum keluar, tetapi tiba-tiba ada SK mutasi. Makanya kami menilai ini diskriminatif sekali," ujar Hendro saat ditemui detikBali di halaman Kanwil Kemenkumham NTT.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Rutan Kupang itu menilai seharusnya mereka menjalani hukuman disiplin di kantor tersebut. Mereka baru dimutasi jika kembali melakukan kesalahan. "Secara pribadi, saya siap ditempatkan di mana saja, namanya ASN begitu sudah, tetapi kami hanya butuh keadilan," kata Hendro.
Hendro menambahkan ada sejumlah pegawai yang dinyatakan tidak bersalah saat pemeriksaan. Namun, ketika SK mutasi keluar, nama mereka juga muncul di dalamnya. "Justru ada satu pegawai yang terbukti bersalah, tetapi tidak dimutasi. Makanya kami datang ke sini untuk minta keadilan ke Pak Kadivpas," ungkapnya.
Pegawai lainnya, Jordi Pandie, kaget ketika namanya tercantum dalam SK mutasi itu. Padahal, ia sama sekali tidak mengetahui kesalahan yang dilakukannya.
"Saat itu saya di-BAP sebagai saksi, tetapi saya sama sekali tidak tahu hasilnya seperti apa. SK mutasi keluar saya kaget, saya ada masalah apa sebenarnya," imbuhnya.
Kadivpas Kanwil Kemenkumham NTT, Maliki, mengatakan aksi protes dari sejumlah pegawainya itu berawal saat adanya informasi pungli di Rutan Kupang yang beredar beberapa waktu lalu yang berbuntut mutasi 15 petugas. SK mutasi diterbitkan Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Djone, dengan nomor W22-5429.KP.04.01 pada 28 Mei 2024.
"Pada SK tersebut terdapat 48 orang pegawai yang dimutasikan dengan 15 orang di antaranya adalah pegawai Rutan Kelas IIB Kupang yang sejak awal kasus pungli tersebut merebak telah mendapatkan ancaman akan dimutasikan oleh Marciana," kata Maliki.
Maliki menjelaskan hasil pemeriksaan dari Kepala Rutan Kupang, ada sejumlah pegawai yang terbukti terlibat maupun tidak dalam pungli. Akhirnya, para pegawai merasa dirugikan sehingga mendatangi Kanwil Kemenkumham NTT untuk mengadukan nasibnya.
"Saya akan menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Ibu Kakanwil agar meninjau kembali SK yang sudah diterbitkan dan bila perlu dicabut kembali karena saya lihat tidak adanya rasa keadilan," bebernya.
(dpw/dpw)
