.webp)
Ratusan massa menggeruduk gedung DPRD dan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (27/9/2023). Massa yang terdiri dari mahasiswa, petani, dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyelesaikan berbagai kasus agraria, termasuk konflik lahan di Sirkuit Mandalika.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas maraknya kerusakan hutan. Terutama masih adanya konflik lahan di Sirkuit Mandalika yang tak kunjung diselesaikan," kata Direktur Walhi NTB Amry Nuryadin, Rabu.
Aksi demonstrasi tersebut digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September. Massa aksi berasal dari 25 aliansi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli NTB (GARAP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amry menyebut konflik terkait pembangunan Sirkuit Mandalika telah meninggalkan sejumlah permasalahan. Termasuk perusakan lingkungan hidup hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap warga di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Amry mengkritik pembangunan KEK Mandalika yang kerap digaungkan untuk peningkatan ekonomi. Menurutnya, ada temuan yang menyebutkan sejumlah warga yang terdampak pembangunan di KEK Mandalika digusur tanpa kompensasi yang adil.
"Perekonomian warga saat ini semakin menurun karena sebagian besar akses ekonomi sudah tidak tersedia lagi bagi petani, nelayan, dan peternak," katanya.
"Sekitar 36 KK (kepala keluarga) yang tersisa tinggal di samping lokasi pembangunan dekat sirkuit. Selama acara MotoGP 2022 Maret, anggota polisi dan pasukan keamanan Indonesia memiliki kendali penuh atau berkemah di rumah-rumah dan di sekitar pemukiman orang-orang yang terkena dampak proyek," imbuh Amry.
Amry juga menyoroti sekitar 1.238.975,32 hektare dari 2.015.358 hektare lahan di NTB telah dikuasai oleh negara dan investor. Menurutnya, kerusakan hutan di NTB telah mencapai 60 persen dari seluruh kawasan hutan di NTB.
Ia mendesak Pemprov NTB untuk membatalkan rencana pembangunan di kawasan hutan maupun pesisir yang berpotensi merusak ekologi dan menghancurkan ekosistem. "Masih marak alih fungsi lahan untuk program strategis nasional. Ada Bendungan Meninting Lombok Barat, Bendungan Bringin Sila Bima, Bendungan Bintang Bano Sumbawa, KEK Mandalika dan rencana investasi skala besar Kereta Gantung Rinjani," tandasnya.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir berjanji akan mengawal aspirasi yang disampaikan massa aksi. "Kami bersama rakyat bersama masyarakat siap mengawal apa tuntutan dari mahasiswa dan seluruh massa aksi," kata Muzihir saat menemui ratusan pendemo.
Asisten II Setda Provinsi NTB Fathul Gani setali tiga uang. Ia menyebut Pemprov NTB memahami pernyataan sikap massa aksi yang berasal dari 25 aliansi tersebut. Gani pun berjanji untuk mengawal konflik agraria di Bumi Gora, sebutan NTB.
(iws/hsa)
