.webp)
Ratusan mahasiswa melakukan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Kamis (20/2/2025). Mereka mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Mahasiswa juga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi mereka mendapat dukungan dari DPRD NTB.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram Lalu Nazir Huda dalam orasinya menyoroti Presiden Prabowo yang memangkas anggaran kesehatan, pendidikan, dan anggaran lainnya demi program MBG.
"Pemangkasan ini juga bakal berdampak pada biaya pendidikan dan perguruan tinggi. Enak sekali DPR, TNI-Polri anggarannya tidak dipangkas. Ini ada apa?" ujar Nazir Huda,.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nazir menduga pemerintah pusat bakal memangkas 30 persen anggaran pada tingkat pendidikan tinggi. Menurutnya, kebijakan itu bakal menyebabkan biaya pendidikan naik tahun ini.
"Ketakutan teman-teman, ini akan berdampak pada meningkatnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) para mahasiswa," tegas Nazir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim mengapresiasi tuntutan para mahasiswa.
"Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat menyentuh. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat menerima dengan tangan terbuka dan apresiasi yang tinggi atas semua tuntunan para mahasiswa," ujar Hamdan saat menerima para demonstran.
Menurut Hamdan, sejauh ini efisiensi anggaran belum berdampak pada anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB.
"Kami akan bawa isu ini di DPRD. Dan kami terima, silakan bersurat kita diskusi, dialog," katanya.
Hamdan menegaskan DPRD NTB mendukung penuh anggaran pendidikan tidak dipangkas sepeser pun, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi mengaku salut dengan kepedulian para mahasiswa atas berbagai urusan penting dan mendasar bagi masyarakat di NTB.
"Isu-isu ini disuarakan seluruh mahasiswa. Kami sebagai wakil rakyat akan menyampaikan pikiran rasa yang sama dengan mahasiswa yang memiliki kepedulian ini," ujarnya.
Didi mengaku akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. DPRD NTB, Didi berujar, akan melanjutkan pembahasan APBD agar tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Kami mengawal, jalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa. Kami akan sampaikan juga ke pemerintah pusat," kata Didi.
"Kami di barisan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Apa yang menjadi kebaikan masyarakat NTB," sambungnya.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan Aksi Indonesia Gelap di Mataram Fardan mengatakan aksi Indonesia Gelap yang dilakukan di Mataram ini membawa beberapa tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali Inpres Nomor 1 tahun 2025.
"Kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal. Kami menuntut juga menaikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa," kata Fardan sebelum melakukan orasi.
(hsa/iws)
