Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi Keluar dari Golkar

Mataram

Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi Keluar dari Golkar

Helmy Akbar - detikBali
Rabu, 27 Sep 2023 14:02 WIB
Koordinator Pemenangan Wilayah Bali-Nusra DPP Partai Golkar Sari Yuliati.
Koordinator Pemenangan Wilayah Bali-Nusra DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Foto: dok.Sari Yuliati
Mataram -

Eks Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Lutfi dikabarkan keluar dari Partai Golkar. Informasi itu mencuat seusai tersebarnya surat pengunduran diri Lutfi yang ditujukan ke DPP Partai Golkar.

Surat yang ditulis tangan dan bertanda tangan Muhammad Lutfi lengkap dengan meterai itu dibuat pada Senin (25/9/2023). "Saya menyatakan mengundurkan diri jabatan Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB serta dari keanggotaan Partai Golkar," ungkap Lutfi dalam surat pengunduran dirinya.

Informasi pengunduran diri Lutfi dibenarkan oleh Koordinator Pemenangan Wilayah Bali-Nusra DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) NTB II itu menghargai sikap politik yang diambil Lutfi.

"Kami hormati pilihan politik (Muhammad Lutfi)," kata Sari Yuliati kepada detikBali melalui WhatsApp, Rabu (27/9/2023).

Surat pengunduran diri eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dari Golkar.Surat pengunduran diri eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dari Golkar. Foto: dok. Istimewa

Sari belum mengetahui apakah surat pengunduran Lutfi telah diterima secara resmi oleh DPP Golkar. Selain itu, dia belum bisa memastikan apakah pengunduran diri
Lutfi diikuti dengan pengunduran diri istrinya Ellya Alwaini yang juga merupakan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR Golkar dari dapil NTB I.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muhammad Lutfi belum memberikan jawaban jawaban apapun terkait pengunduran dirinya. detikBali sudah menghubungi Lutfi ke empat nomor ponselnya, tapi pertanyaan tak kunjung direspons hingga artikel ini terbit.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lutfi sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa hingga gratifikasi. Wali Kota itu diduga terlibat proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima.




(gsp/iws)

Hide Ads