.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap agar harta karun Lombok bisa diserahkan ke pemerintah daerah.
"Kami berharap memang itu dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Nanti pemerintah pusat itu dapat meneruskan kembali ke pemerintah provinsi, karena itu kan milik masyarakat," kata Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam saat dihubungi detikBali, Senin (10/7/2023).
Nuralam mengeklaim Museum NTB memiliki cukup sumber daya untuk melakukan perawatan terhadap harta karun Lombok tersebut. Selain itu, sarana dan prasarananya juga memadai.
Museum NTB Punya Ruangan dan Ahli Memadai
Museum NTB, kata Nuralam, memiliki ruangan yang representatif untuk memajang. Kemudian, juga mempunyai ahli dengan spesifikasi mumpuni untuk melakukan perawatan benda-benda bersejarah.
"Dan ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat NTB. Karena kita bisa menemukan kepingan sejarah yang hilang, yang nanti karena artefak itu kan menceritakan kondisi masyarakat pada saat itu, Lombok pada saat itu," bebernya.
"Contohnya kan ada banyak artefak, keris, cincin, kotak, itu kan menunjukkan kondisi kebudayaan masyarakat saat itu. Kondisi kebudayaan kan tercermin dari perhiasan itu," sambungnya.
Lebih jauh, Nuralam belum mendapatkan informasi soal jumlah data dan benda-benda apa saja yang merupakan harta karun Lombok yang dahulu dirampas Belanda tersebut.
Lepas dari itu, Nuralam mengapresiasi sikap yang ditunjukkan pemerintah Belanda yang punya itikad baik mengembalikan harta karun rampasan saat zaman penjajahan tersebut.
"Belum ada komunikasi, nanti setelah diserahkan baru kami tahu. Kami berharap negara lain yang memiliki rampasan perang lain dengan cara mendapatkan yang tidak layak ya dikembalikan juga," beber Nuralam.
Dilansir dari detikNews, harta karun Lombok menjadi salah satu dari 478 harta rampasan masa penjajahan Belanda yang akan dikembalikan ke Indonesia dan Sri Lanka di Museum Etnologi Nasional, Leiden, pada Senin hari ini.
Harta karun Lombok adalah sebutan bagi harta jarahan pasukan Belanda di masa penjajahan saat menjatuhkan istana kerajaan di Lombok pada 1894.
Gubernur NTB: Jangan GR Duluan
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah angkat bicara perihal rencana pengembalian harta karun Lombok yang merupakan harta rampasan masa penjajahan Belanda.
"Perlu dilihat, dicermati, jangan sampai nanti kita berharap harta karun. Nanti kami lihat detailnya seperti apa. Jangan sampai nanti kita GR duluan kan nggak dapat apa-apa kita," kata Zulkieflimansyah saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur NTB, Senin.
Menurut dia, yang juga tak kalah berharga, adalah peninggalan berupa dokumen dan manuskrip sejarah. Hal itu bisa menjadi bahan napak tilas sejarah Pulau Lombok.
"Kan harta karun nggak harus berupa uang emas, tapi juga dokumen bersejarah yang mungkin kalau dikembalikan ke kita, jadi punya bahan menapaktilasi perkembangan masa lalu," beber Zul, sapaan akrabnya.
Dia belum bisa berkomentar lebih jauh perihal rencana pemulangan tersebut. Zul mengaku belum mendapatkan data pasti dan informasi hendak dibawa ke mana harta karun tersebut.
"Kami coba kaji dulu detailnya seperti apa," bebernya.
Ditaksir Bernilai Triliunan Rupiah
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Bidang Sejarah dan Peradaban Islam Jamaluddin menaksir harta karun Lombok yang dikembalikan Pemerintah Belanda bernilai triliunan rupiah. Ia membandingkan dengan keramik yang sudah berumur di atas 100 tahun yang nilainya ratusan juta.
"Kalau kaitannya dengan nilai, ini luar biasa. Apalagi ini barang yang banyak terbuat dari emas perak. Itu bisa triliunan nilai barang. Itu nilai kesejarahannya. Kalau sudah ratusan tahun, harganya bisa miliaran," kata Jamal saat dihubungi detikBali, Senin.
Namun, alih-alih dijual, Jamal berpendapat harta karun Lombok itu lebih baik dijadikan sebagai objek riset. Harta karun Lombok yang dikembalikan Belanda itu menurutnya akan menjadi kajian riset yang menarik.
Jamal menyebut harta karun adalah bukti historis yang bisa menjadi landasan dalam kegiatan ilmiah. Terutama dalam konteks merekonstruksi sejarah Suku Sasak Lombok.
"Jadi sesungguhnya, ini kan artefak, kalau di kajian arkeologi namanya artefak. Artefak ini, bisa menjadi lahan kajian untuk menulis sejarah. Kami bisa merekonstruksi. Dari misalnya teknologi kerajinan. Jadi kalau dulu, di masyarakat sasak, Bali, itu ada kelompok perajin," jelasnya
"Dari tipologi, perhiasan benda, itu bisa kami jelaskan bagaimana teknologi, kaitannya dengan motif, itu semua bisa dikaji. Sejak kapan orang-orang ini mengenal tradisi itu, itu bisa dilacak semua," imbuhnya.
Ia mencontohkan, semisal ditemukan adanya huruf Arab dalam artefak itu, maka dapat ditarik atau direkonstruksi kapan orang Sasak atau kerajaan tersebut mulai bertemu dengan orang-orang Arab.
Menurutnya, untuk kajian ilmiah dan riset, ilmu pengetahuan, merekonstruksi peradaban orang Lombok harta karun ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa.
"Jadi kami bisa melakukan pemetaan, bahkan dari benda-benda itu juga, nanti bisa kita tahu barang itu dari mana. Datang dari mana. Apakah ini hadiah atau tidak. Kalau hadiah dari mana," jelasnya.
"Kami bisa merekonstruksi penguasa-penguasa yang ada di Lombok dengan yang di luar daerah. Kalau kami temukan misalnya ada plakat," sambungnya.
Lebih Baik di Museum Nasional
Jamaluddin berpendapat harta karun Lombok itu sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat melalui Museum Nasional. Dalam pengalamannya, Jamal melihat biasanya memang harta karun asal Indonesia yang dibawa dari luar negeri akan dikelola oleh pemerintah pusat di Museum Nasional.
Jamal khawatir jika harta karun yang ditaksir nilainya triliunan tersebut dikelola di daerah, maka tingkat keamanannya rawan. Bukan karena tidak ingin barang itu ingin datang ke Lombok, tapi Jamal mengaku hafal betul bagaimana museum, khususnya Museum NTB.
"Dari perspektif keamanan, jauh lebih aman disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Bukan karena tidak ingin barang itu ingin datang ke Lombok, tapi saya hafal museum itu kayak apa. Naskah yang ada di sana, banyak tidak terurus. Ada yang tidak bisa kami temukan," beber Jamal.
(hsa/gsp)
