.webp)
Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluh tidak bisa mengawasi verifikasi administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang sedang dilakukan KPU Manggarai Barat. Verifikasi administrasi bacaleg sudah dimulai sejak 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023.
Tercatat, 463 bacaleg dari 17 parpol yang mendaftar di KPU Manggarai Barat. Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Eduardus Ndundu mengaku tak diberikan akses ke sistem informasi pencalonan (silon) bacaleg. Padahal, dokumen pendaftaran bacaleg yang diverifikasi oleh KPU ada di silon tersebut.
"Dokumen ada di silon, tapi kami Bawaslu tidak menjangkau itu. Sampai sejauh ini belum ada akses untuk kami. Aksesnya hanya lihat, seperti viewer. Seperti apa isi barang, dokumen-dokumen di dalamnya kami tidak tahu," ujar Edi saat media gathering Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, Bawaslu tidak mengetahui seperti apa proses verifikasi administrasi yang sedang dilakukan oleh KPU Manggarai Barat terhadap bekas pendaftaran bacaleg tersebut. "Karena masih terkendala silon, sehingga untuk verifikasi administrasi sejauh ini hasil koordinasi belum ada. Belum ditampilkan seperti itu (di silon)," terang dia.
Komisioner KPUD Manggarai Barat Krispianus Bheda membenarkan bahwa Bawaslu tidak diberikan akses penuh ke silon. KPU juga sebagai viewer di silon tersebut. Akses memang dibatasi dan diberikan hanya kepada admin dan operator silon.
Menurut Kris, Bawaslu tetap bisa mengawasi proses verifikasi administrasi bacaleg ini dengan statusnya sebagai viewer di Silon. "Karena ketentuannya demikian, dengan dan melalui viewer tadi. Karena dalam dan melalui viewer tadi kami dapat melihat progresnya," tegas Kris.
Kendati sama-sama sebagai viewer, namun KPU bisa mendampingi admin dan operator dalam proses verifikasi administrasi. Kris menegaskan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bacaleg yang status pengajuannya diterima, hanya dilakukan oleh KPU.
KPU melakukan verifikasi administrasi bBacaleg untuk DPR Pusat, KPU Provinsi untuk DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota. "Akses ke silon sebagai viewer, yang dalam proses verifikasi (admin dan operator) akan didampingi oleh KPU Kabupaten," jelasnya.
"Yang memastikan kebenaran dokumen dan keabsahan dokumen adalah KPU secara berjenjang, karena ketentuan menggariskan demikian," tandasnya.
(BIR/iws)
