.webp)
Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana melakukan kemah (camping) di Kantor Gubernur NTB dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan sebagai aksi simbolik untuk membuka mata Pemprov NTB yang tak kunjung membayar utang proyek sebesar Rp 223 miliar.
"Para kontraktor yang terzalimi ini menuntut agar segara hak mereka dari pekerjaan yang belum terbayar di tahun 2022. Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, para kontraktor dan buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB," kata Ahyar, perwakilan kontraktor asal Kota Mataram saat melakukan pertemuan dengan sesama kontraktor NTB, Kamis (4/5/2023).
Aksi kemah itu diklaim akan diikuti ratusan orang. Ahyar mengaku para kontraktor telah berada pada titik nadir penantian. Menurutnya selama ini Pemprov NTB tak pernah memberikan kepastian ihwal kapan akan membayar utangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahyar mengatakan yang terjadi malah sebaliknya. Pemprov NTB diakuinya terkesan memandang sebelah mata para kontraktor.
Senada dengan Ahyar, kontraktor asal Lombok Timur Fathurrahman mengaku akan terus menunjukkan sikap-sikap protes. Hal itu semata-mata mereka lakukan sebagai sikap tegas terhadap sikap pemprov NTB.
Selain kemah di Kantor Gubernur NTB, Fathurrahman mengasakan mereka juga telah menyiapkan langkah lain. Jika tuntutan tetap tak digubris, mereka akan menyegel kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD," ucap Fathurrahman.
Bantah Ada Unsur Politis
Di tempat yang sama, Ahmad Amrullah kontraktor asal Lombok Barat mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan Pemprov NTB. Terutama berkaitan dengan musabab belum terbayarnya proyek tersebut.
Alasan COVID-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak bisa diterima. "Kami menyayangkan pernyataan gubernur yang menyebut COVID sebagai kambing hitam. Kalau alasannya COVID, kok event-event internasional di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang," bebernya.
Kemudian pernyataan Gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor juga dibantah mentah-mentah oleh Amrullah. Ia memastikan tidak ada tendensi politis sedikitpun dari sikap yang ditunjukkan para kontraktor. Hal tersebut murni sikap naluriah yang keluar sebagai bentuk kekecewaan.
"Tidak ada unsur politis seperti apa yang dituduhkan gubernur NTB. Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur," ujar Amrullah.
Ancam Tak Kerjakan Proyek Tahun 2023
Kontraktor asal Lombok Tengah Willy menegaskan mereka bersepakat untuk tidak mengerjakan proyek pada 2023 sebelum ada kejelasan pembayaran proyek 2022. Jika pun nanti utang 2022 telah terbayar, ia meminta kepastian pembayaran proyek yang dikerjakan pada 2023.
"Kami para kontraktor bersepakat tidak akan mengerjakan pekerjaan atau proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan dan kepastian pembayaran pekerjaan tahun 2022," ucapnya.
Kemudian terkait mekanisme pembayaran proyek tahun 2022, ia tidak ingin jika dibayar dengan cara dicicil. "Tidak mau dicicil, karena kami bukan bank. Justru kami berutang ke bank. Silakan Pemprov NTB yang berutang selayaknya di bank, bukan di kontraktor," paparnya.
Minta MoU
Willy menggarisbawahi para kontraktor telah bekerja sebagaimana juklak-juknis yang ada. Ia meminta adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara kontraktor dengan Pemprov NTB soal kepastian waktu pembayaran.
Sebab mereka tidak ingin hanya ada pernyataan lisan yang tentu sangat mudah untuk tidak dilakukan. "MoU ini harus ditandatangani, hitam putih. Itu menjadi kesepakatan bersama waktu pembayaran. Jika dilanggar, nanti publik yang menilai," beber Willy.
Pemprov NTB Janji Lunasi Utang pada Juli 2023
Pemprov NTB berkomitmen menyelesaikan utang kepada kontraktor. Pemprov NTB memastikan seluruh utang tersebut akan terbayar seluruhnya pada Juli 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Samsul Rizal menilai aksi simbolik yang dilakukan sejumlah kontraktor tersebut ditujukan agar mendapatkan atensi pemerintah.
"Kami berprasangka baik, bahwa tidak ada niatan yang sungguh-sungguh dari rekanan untuk melakukan hal tersebut dan sudah diinfokan sebelumnya bahwa tidak ada peristiwa penggembokan tersebut," kata Samsul Rizal, Kamis (4/5/2023).
Sebenarnya, kata Rizal, tanpa aksi seperti itu, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang sesuai regulasi yang ada.
Rizal menegaskan rekanan semestinya tidak perlu khawatir. Karena setiap kontrak pekerjaan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD 2023 pasti akan dilunasi.
"Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan timeline itu kami sudah siapkan anggaran untuk melunasinya sampai dengan bulan Juli tahun ini," jelasnya.
Rizal mengungkapkan progress pembayaran utang pemprov NTB kepada rekanan tersebut hingga hari ini berjalan on the track.
Dari total utang sebesar Rp 343 miliar, pihaknya telah membayar sekitar Rp 119 miliar. Jika dipersentasekan dari total utang yang ada, progress pembayaran hingga hari ini sebesar 34,88 persen.
Diakuinya, anggaran untuk membayar utang tersebut telah disiapkan dalam APBD 2023. Rizal pun menggarisbawahi bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada seluruh rekanan bersifat proporsional. Tidak ada istilah 'kontraktor spesial' dalam pembayaran tersebut.
"Pembayarannya pun kami lakukan secara proporsional sejak awal tahun 2023. Kami sebut progres ini sangat baik dan positif," ulasnya.
Ia menegaskan, belum ada rencana menjual aset daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran demi menyelesaikan utang. Termasuk juga mekanisme penambahan utang baru.
Selaku BUD, Rizal menyampaikan permintaan maaf kepada rekanan atas keterlambatan pembayaran tersebut. "Yang jelas tidak ada niat sedikitpun Pemprov NTB untuk merugikan rekanan. Kami hanya ingin mengajak kita semua untuk dapat memahami, bahwa keadaan ini terjadi karena adanya bencana yang melanda secara nasional," papar Rizal.
(nor/gsp)
