.webp)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Samsul Rizal menyebut sisa utang Pemprov NTB kepada kontraktor sebesar Rp 223 miliar.
"Iya pembayaran terus berjalan, setiap hari kami update. Hingga hari ini, total sisanya Rp 223 miliar kepada rekanan," jelas Samsul, Kamis (4/5/2023).
Utang tersebut tersebar di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni PUPR, Perkim, dan Distanbun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, total utang Pemprov NTB sebesar Rp 343 miliar, tersebar di 10 OPD di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian, serta utang perda jalan di Dinas PUPR.
Dari utang jumlah tersebut, pekerjaan yang belum terbayarkan bersumber dari Direktif Gubernur, Pokir 65 orang anggota DRPD NTB, hingga kegiatan reguler.
Hingga Mei 2023, yang sudah dibayarkan sekitar Rp 119 miliar.
Itu berati, progres pembayaran hingga hari ini sebesar 34,88 persen. Diakuinya, anggaran untuk membayar utang tersebut telah siap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Ia pun meminta para kontraktor untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memicu kegaduhan.
"Kepada saudara-saudara saya, para kontraktor, saya harap bisa bersabar. Sembari memahami kondisi keuangan daerah yang ada. Kami akan selesaikan bertahap sesuai dengan timeline yang ada. Juli 2023 ini insya Allah selesai," paparnya.
Sebelumnya, sejumlah kontraktor mendatangi Pendopo Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Rabu (3/5/2023) kemarin. Mereka melakukan aksi simbolik dan berusaha menggembok dan menyegel mobil dinas milik Gubernur NTB.
Aksi tersebut dilakukan lantaran sikap Pemprov NTB yang terkesan tidak memberi kepastian ihwal waktu pembayaran proyek yang telah mereka kerjakan.
Mereka makin geram lantaran mengaku dipojokkan oleh pernyataan pihak pemerintah ihwal dasar timbulnya utang tersebut.
(BIR/iws)
