.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah memberikan klarifikasi panjang ihwal polemik utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan para kontraktor. Sebelumnya, sejumlah kontraktor mendatangi Pendopo Gubernur NTB dan ingin menyegel mobil dinas miliknya.
Awalnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak ingin merespons terlalu jauh persoalan utang Pemprov NTB kepada rekanan ini. Sebab, dirinya yakin, perkara tersebut akan dapat diselesaikan purnatugas menjadi Gubernur NTB pada 19 September 2023.
"Tapi karena sangat tendensius dan sudah sangat politis, perlu juga nampaknya diberi sedikit penjelasan agar tidak digoreng ke sana kemari untuk tujuan yang sifatnya sangat politis. Tapi karena memang tahun politik, ya dimaklumi saja lah," kata Zulkieflimansyah Rabu (3/5/2023) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur memaparkan pekerjaan atau proyek pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika anggarannya sudah diketok biasanya sudah langsung ada kontraktor yang mengerjakan proyek. Padahal dananya belum turun atau belum cair.
Dalam praktiknya, kontraktor-kontraktor ini, walaupun dananya belum turun, mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan modal pribadi. Bahkan lewat dana pinjaman.
"Biasanya karena sudah ada jaminan anggaran ya nggak ada masalah. Jadi Ketika dananya cair ya segera pinjaman bisa dilunasi," ujarnya.
Namun, Gubernur mengakui akar permasalah dimulai tatkala wabah COVID-19 datang melanda. Dana yang sudah dialokasikan untuk banyak pekerjaan terpaksa dipangkas.
"Dan dipangkasnya kadang dari pusat sehingga wajar kami semua jadi kelabakan. Karena banyak rencana awal jadi tidak mungkin dieksekusi, sebab dananya sudah dipotong untuk mengatasi COVID-19," ucapnya.
"Kami paham bahwa sudah banyak pekerjaan yang kadung dikerjakan, tapi menyelamatkan jiwa kita semua jauh lebih penting dan menjadi prioritas," sambungnya.
Realita ini membuat banyak pekerjaan tertunda pembayarannya. Diakui Gubernur, hal itu bukan karena kesengajaan tapi memang kondisi objektif membuat Pemprov membuat keputusan pahit untuk menunda pembayaran.
Zulkieflimansyah berujar untuk kontraktor bermodal besar, meskipun kondisi tersebut memberatkan, tetapi mereka masih bisa bertahan.
"Tapi yang kadung meminjam dari bank bahkan rentenir tentu jadi masalah sangat berat dan serius. Uang sudah terpakai tapi pembayaran tertunda bahkan belum jelas dibayarnya kapan," bebernya.
Zul mengaku tidak bisa mengenal satu persatu kontraktor yang mengerjakan proyek. Sebab memang proyek tersebut didapatkan melalui banyak sumber. Ada yang merupakan aspirasi dari daerah pemilihan, hingga usulan dan proposal masyarakat.
Pemilihan kontraktor ditentukan sendiri oleh yang membawa aspirasi dan lain-lain. "Dari sini ceritanya bisa jadi panjang memang," jelasnya.
Ia telah memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB dan meminta agar persoalan ini dapat selesai dalam beberapa bulan mendatang.
"Yang jadi masalah kalau proyek dan pekerjaan ini berpindah dari tangan ke beberapa kontaktor hanya karena mengharapkan fee saja," papar Zul.
"Jadi teman-teman kontraktor yang merasa berat dan belum terselesaikan haknya catat siapa yang telah memberikan dan menjaminkan pekerjaannya, lihat rencana waktu dan prosedur pembayarannya dan lihat juga benar tidak ada anggarannya," sambungnya.
(hsa/BIR)
