.webp)
Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah digeruduk sejumlah kontraktor, Rabu (3/5/2023). Pemicunya lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tak kunjung membayar utang.
Utang Pemprov NTB kepada kontraktor yang belum terbayarkan hingga Maret 2023 mencapai Rp 260 miliar. Pemprov NTB berjanji akan melunasi utang tersebut paling lambat Juni 2023.
Berikut fakta-faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Ancam Segel Mobil Dinas
Para kontraktor mengancam menggembok dan memasang garis polisi di mobil dinas Zul. Salah satu kontraktor yang menagih utang adalah Ahmad Amrullah. Dia membawa garis polisi dan gembok untuk menyegel mobil dinas Zulkieflimansyah.
Namun, Ahmad tak menemukan mobil dinas di parkiran pendopo. Dia dan kawan-kawan kemudian mencari mobil tersebut ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur Zulkieflimansyah. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan," keluh Amrullah, Rabu (3/5/2023).
Menurut Amrullah, hingga hari ini belum ada kepastian jadwal pembayaran utang oleh Pemprov NTB. "Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi," ujarnya.
2. Kontraktor Diminta Datang ke Dinas
Zul memberi penjelasan mengenai tuntutan para kontraktor. Dia mengaku sedang tidak berada di lokasi saat para kontraktor mendatangi Pendopo. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai akan lebih baik jika kontraktor mendatangi langsung dinas terkait yang memberikan pekerjaan.
"Baiknya silakan datangi orang yang memberikan pekerjaan. Kemudian komunikasikan ke orang tersebut atau dinas yang bersangkutan agar jelas duduk permasalahannya dan bisa kita selesaikan,"ucapnya.
3. Berjanji Juni Dilunasi
Pemprov NTB, kata Zul, memastikan tetap berkomitmen melunasi utang kepada kontraktor yang ada di NTB. Dia mengaku beberapa utang sudah dilunasi.
Zulkieflimansyah juga menyebut pelunasan kepada kontraktor akan dilakukan secara bertahap.
"Akan kami selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, Insya Allah di Juni atau Juli mendatang akan kami selesaikan," cetusnya.
4. Sebut Sangat Politis
Awalnya, Zul tak ingin merespons terlalu jauh persoalan utang Pemprov NTB kepada rekanan ini. Sebab, dirinya yakin, perkara tersebut akan dapat diselesaikan purnatugas menjadi Gubernur NTB pada 19 September 2023.
"Tapi karena sangattendensius dan sudah sangat politis, perlu juga nampaknya diberi sedikit penjelasan agar tidak digoreng ke sana kemari untuk tujuan yang sifatnya sangat politis. Tapi karena memang tahun politik, ya dimaklumi saja lah," kataZul.
5. Akar Masalah karena COVID-19
Zul memaparkan pekerjaan atau proyek pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika anggarannya sudah diketok biasanya sudah langsung ada kontraktor yang mengerjakan proyek. Padahal dananya belum turun atau belum cair.
Dalam praktiknya, kontraktor-kontraktor ini, walaupun dananya belum turun, mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan modal pribadi. Bahkan lewat dana pinjaman.
"Biasanya karena sudah ada jaminan anggaran ya nggak ada masalah. Jadi Ketika dananya cair ya segera pinjaman bisa dilunasi," ujarnya.
Namun, Gubernur mengakui akar permasalah dimulai tatkala wabah COVID-19 datang melanda. Dana yang sudah dialokasikan untuk banyak pekerjaan terpaksa dipangkas.
"Dan dipangkasnya kadang dari pusat sehingga wajar kami semua jadi kelabakan. Karena banyak rencana awal jadi tidak mungkin dieksekusi, sebab dananya sudah dipotong untuk mengatasi COVID-19," ucapnya.
"Kami paham bahwa sudah banyak pekerjaan yang kadung dikerjakan, tapi menyelamatkan jiwa kita semua jauh lebih penting dan menjadi prioritas," sambungnya.
6. Zul Mengaku Tak Kenal Kontraktor
Zul mengaku tidak bisa mengenal satu persatu kontraktor yang mengerjakan proyek. Sebab memang proyek tersebut didapatkan melalui banyak sumber. Ada yang merupakan aspirasi dari daerah pemilihan, hingga usulan dan proposal masyarakat.
Pemilihan kontraktor ditentukan sendiri oleh yang membawa aspirasi dan lain-lain. "Dari sini ceritanya bisa jadi panjang memang," jelasnya.
7. Sudah Panggil Dinas Terkait
Zul telah memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB dan meminta agar persoalan ini dapat selesai dalam beberapa bulan mendatang.
"Yang jadi masalah kalau proyek dan pekerjaan ini berpindah dari tangan ke beberapa kontaktor hanya karena mengharapkan fee saja," papar Zul.
"Jadi teman-teman kontraktor yang merasa berat dan belum terselesaikan haknya catat siapa yang telah memberikan dan menjaminkan pekerjaannya, lihat rencana waktu dan prosedur pembayarannya dan lihat juga benar tidak ada anggarannya," sambungnya.
(nor/nor)
