Polemik Jaspel Rp 18 M Nakes RSUD Komodo-Dugaan Korupsi Menyeruak

Polemik pembayaran jasa pelayanan (jaspel) COVID-19 untuk para tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Komodo, Labuan Bajo, masih bergulir. Bahkan, menyeruak adanya dugaan korupsi terkait jaspel COVID-19 tersebut.

Persoalan jaspel COVID-19 ini menyeruak ketika para nakes RSUD Komodo mulai bersuara secara terbuka menuntut Pemkab Manggarai Barat membayar hak mereka setelah hampir setahun menanti. Pekan lalu, puluhan nakes RSUD Komodo menggeruduk kantor bupati untuk menuntut pembayaran jaspel COVID-19 tahun 2020-2021 senilai Rp 18 miliar.

"Kami datang berdialog untuk mempertanyakan jasa pelayananCOVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021. Semoga hari ini ada jalan keluarnya bagaimana nasib jasa pelayanan tersebut," kata dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Komodo, dr Yosef William Angliwarman saat menggeruduk kantor Bupati Mangarai Barat, Senin (14/11/2022) lalu.

Informasi yang dihimpun detikBali, sumber uang pembayaran jaspel COVID-19 itu sudah dicairkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada akhir Desember 2021, sebesar Rp 32 miliar. Uang itu adalah pembayaran atas klaim penggantian biaya pembayaran pasien COVID-19 yang diajukan RSUD Komodo tahun 2020 dan 2021.

Adapun dasar hukum jaspel COVID-19 itu yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19. Salah satu poin penggunaan uang itu adalah untuk jasa pelayanan.

Kementerian Kesehatan mentransfer uang itu dalam dua tahap ke rekening RSUD Komodo. Selanjutnya, karena RSUD Komodo masih berstatus UPTD di bawah Dinas Kesehatan Manggarai Barat, uang itu disetorkan semuanya ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai retribusi dari rumah sakit tersebut.

Menurut hitung-hitungan nakes RSUD Komodo, jaspel yang seharusnya mereka terima dari Pemkab Manggarai Barat adalah sebesar Rp 18 miliar. Jumlah tersebut merupakan 60 persen dari Rp 32 miliar yang diberikan Kementerian Kesehatan. Sisanya Rp 14 miliar atau 40 persen sebagai jasa sarana masuk ke kas daerah. Penghitungan ini juga mengacu pada Perda Manggarai Barat tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan.

Pemkab Tolak Bayar Jaspel COVID-19

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menolak membayar jaspel COVID-19 sebagaimana dituntut oleh para nakes. Pemkab Manggarai Barat menyebut sudah mendapat petunjuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Jumat (18/11/2022).

Seketaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengungkapkan beberapa pertimbangan BPKP yang tidak membolehkan Pemkab Manggarai Barat membayar Jaspel Nakes RSUD Komodo. Pertama, pemberian Jaspel COVID-19 mempertimbangkan pemberian Insentif COVID-19 yang sudah diterima oleh Nakes, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Manggarai Barat.

Kedua, penggunaan penerimaan klaim pengganti biaya pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp 32 miliar dari Kementerian Kesehatan RI diprioritaskan untuk kegiatan pengembangan kapasitas RSUD Komodo.

"Tenaga Kesehatan sudah menerima insentif COVID-19 sebagaimana arahan BPKP dan beberapa tambahan penghasilan lainnya, dan pada sisi lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat fokus pada kegiatan pengembangan kapasitas RSUD," kata Frans Sodo.

Di sisi lain, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Komodo, dr. Yosef William Angliwarman, Sp.PD mengaku belum menerima salinan surat BPKP tersebut. Ia pun belum bisa mengomentari terlalu jauh. "Tidak dapat dan tidak lihat (surat BPKP)," ujarnya.

Halaman berikutnya: Dirut RSUD Komodo Diperiksa...

Dirut RSUD Komodo Diperiksa

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan penggunaan dana Jaspel Nakes RSUD Komodo tersebut.
Penyidik juga telah memeriksa Direktur RSUD Komodo dr. Maria Yosephina Melinda Gampar pada Jumat (18/11/2022) pagi.

Diketahui, penyelidikan ini bukan karena ada laporan polisi. Unit Tipidkor Satreskrim proaktif melakukan penyelidikan ini setelah kasus ini ramai diberitakan media massa.

Baca juga: Nakes RSUD Komodo Gigit Jari, Pemkab Ogah Bayar Jaspel COVID Rp 18 M

"Sekarang kami masih melakukan pengumpulan keterangan dalam rangka penyelidikan, masih tahap penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Ridwan melalui Kanit Tipidkor AIPDA Boy Watumlawar, Senin (21/11/2022).

Sementara itu, Dirut RSUD Komodo dr Maria Yosephina Melinda Gampar mengaku kelelahan usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam terkait dugaan korupsi jaspel COVID-19. Ia kembali diperiksa penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Manggarai Barat, Selasa (22/11/2022).

"Saya su capek," ujarnya singkat.

Pemeriksaan kedua terhadap dr Melinda ini dugaan penyimpangan dana jasa pelayanan (jaspel) COVID-19. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 Wita hingga 17.00 Wita. Selama pemeriksaan, sejumlah penyidik terlihat beberapa kali keluar masuk ruang pemeriksaan.

Ruang Tipidkor Satreskrim Polres Manggarai Barat, tempat Dirut RSUD Komodo diperiksa Selasa (22/11/2022). Foto: Ruang Tipidkor Satreskrim Polres Manggarai Barat, tempat Dirut RSUD Komodo diperiksa Selasa (22/11/2022). (Istimewa)

Dalam pemeriksaan yang berlangsung relatif lama itu, dr Melinda mengaku hanya mendapat 12 pertanyaan terkait penggunaan dana COVID-19. Namun ia tak menjelaskan lebih jauh materi pemeriksaan terhadap dirinya.

"Terkait penggunaan dana COVID-19 untuk operasional rumah sakit," katanya.

Wakil Kapolres Manggarai Barat Kompol Sepuh A.I Siregar mengatakan, pemeriksaan terhadap dr. Melinda baru sebatas pengumpulan bahan keterangan, baik klarifikasi maupun pengecekan dokumen. "Bagaimana hasilnya, apabila kami sudah mendapatkan data yang lengkap, pasti akan kami buka," katanya.

Siregar mengaku, belum ada dokumen yang disita dari dr Melinda. Ia juga belum bisa menyimpulkan ada atau tidak indikasi korupsi dalam kasus ini. "Belum bisa menyimpulkan ke arah sana, masih mengumpulkan dokumen," katanya.